Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS), di bawah Presiden Joe Biden, mengecam keras tindakan China yang melarang BBC World Service mengudara di Negara Tirai Bambu itu. Siaran BBC tidak lagi bisa ditangkap di China kecuali di beberapa tempat, seperti hotel dan tempat bisnis.
Pemerintah China telah mengecam laporan BBC baru-baru ini tentang pandemi virus corona di China, dan tuduhan kerja paksa serta pelecehan seksual di wilayah Xinjiang yang dihuni warga Uighur dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya di negara itu.
Tindakan China ini hanya berselang satu minggu setelah pemerintah Xi mengancam untuk mengambil tindakan balasan atas pencabutan izin penyiaran di Inggris untuk CGTN (China Global Television Network), jaringan televisi global milik pemerintah China baru-baru ini.
Seorang pria berdiri di depan salinan koran Global Times yang menampilkan foto pelantikan Presiden AS Joe Biden di Beijing, China, 21 Januari 2021 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)“Kami benar-benar mengutuk keputusan China yang melarang BBC World News,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price. “China memiliki salah satu ruang informasi yang paling terkontrol, paling menindas, dan paling tidak bebas di dunia,” tambahnya.
Ditambahkan oleh Price, “Ini meresahkan karena China membatasi oulet dan platform untuk beroperasi dengan bebas di China. Sementara pemimpin China menggunakan lingkungan media yang bebas dan terbuka di luar negeri untuk mempromosikan informasi yang menyesatkan.”
Secara umum BBC sudah tidak dapat disaksikan di China, kecuali di sebagian hotel, bisnis dan kompleks perumahan bagi warga asing. Belum jelas apakah larangan pemerintah itu akan menimbulkan dampak pada penerimaan saluran di fasilitas-fasilitas tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab (Foto: voaindonesia.com/AP).
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menyebut langkah itu “pembatasan kebebasan media yang tidak dapat diterima” yang “hanya akan merusak reputasi China di mata dunia.”
Presiden Joe Biden, 10 Februari 2021, melakukan pembicaraan telepon pertama dengan Presiden China Xi Jinping, dan menekan pemimpin negara Tirai Bambu itu dalam isu perdagangan dan tindakan keras terhadap aktivis demokrasi di Hong Kong, serta beberapa masalah HAM lainnya (em/lt)/voaindonesia.com. []
