Semarang, (Tagar 20/10/2018) - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus atas penolakan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Tengah yang menolak rencana pembangunan tol Bawen-Yogyakarta. Pemerintah pusat akan segera memberi jawaban terkait jadi tidaknya pembangunan tol yang masuk dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"Itu masih dalam proses studi dan segera akan kami putuskan," kata Jokowi usai menyambangi Pondok Pesantren Girikusumo, Demak, Jateng, Jumat (19/10) malam.

Jokowi menyatakan satu PSN tersebut bukan sekadar rencana tanpa dasar kuat. Baginya pembangunan tol Bawen-Yogyakarta merupakan salah satu upaya pemerintah memperkuat infrastruktur nasional. Karena itu, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, ia terus menggenjot pembangunan infrastruktur hingga pelosok Tanah Air.

Selain tentunya berkonsentrasi dan beriringan ke pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian akan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ketat era globalisasi.

"Human capital sangat penting dalam persaingan global, kompetisi antarnegara. Dua itu penting sekali sebagai pondasi yang bisa mengantarkan ke sebuah negara yang maju," ujar Presiden.

Khusus di wilayah Jawa Tengah, Jokowi menyebut rencana proyek infrastruktur khususnya jalan tol sudah banyak yang rampung, beberapa di antaranya ditarget selesai tahun ini.

"Jalan tol Pejagan-Pemalang sudah selesai, insya Allah akhir November 2018 jalan tol Batang-Semarang selesai. Pada Desember 2018 akan selesai lagi jalan tol Salatiga-Solo," ia menambahkan.

Sebelumnya, Pansus DPRD Jateng tentang Revisi Perda RTRW memutuskan untuk menolak rencana tol Bawen-Yogyakarta. Keputusan pencoretan tol jalur tengah Jawa Tengah ini juga disetujui di forum paripurna DPRD, Senin (15/10). Pertimbangannya, lebih mahal jika membangun infrastruktur kereta api dan akan menghilangkan lahan produktif. Selain itu, dari sisi transportasi massal, Bawen-Yogyakarta sudah terakomodir dengan angkutan umum.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghormati keputusan Pansus dan segera koordinasi dengan pemerintah pusat mengingat keputusan Pansus akan dikoreksi Kementerian Dalam Negeri.

Dalam siaran persnya, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi beda keterangan dengan koleganya yang ada di Pansus. Ia menyatakan DPRD Jateng tidak menolak proyek infrastruktur sepanjang 71 kilometer itu.

"DPRD Jateng, melalui Pansus RTRW hanya belum mencantumkan proyek tersebut dalam Perda RTRW terbaru," ujarnya. []