Medan - Kacaunya fungsi layanan birokrasi di Pemerintah Kota Medan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi perbaikan menonjol dalam hal pelayanan publik di Kota Medan.
Menyikapi itu, pemerhati politik dan pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan mengaku terus mengamati hal ini. Menurutnya, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi perbaikan menonjol dalam hal pelayanan publik di Kota Medan.
"Sejauh yang kami amati, pelayanan publik di Kota Medan, utamanya pelayanan wajib seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, infrastruktur, kesejahteraan, selama lima tahun terakhir cenderung tidak ada yang menonjol. Bahkan terkait infrastruktur, Medan cenderung banyak dikritik masyarakat," ujarnya, Senin, 7 September 2020 di Medan.
Apa yang dikerjakan Pemko Medan lima tahun terakhir, menurut Dadang, belum sesuai dengan prinsip melayani. Faktor penyebabnya adalah mentalitas aparatur di lingkup Pemko Medan yang masih belum terbenahi.
"Banyak prinsip pelayanan publik yang belum dipenuhi, seperti prinsip keterbukaan, kecepatan/kemudahan, maupun kenyamanan. Soal utamanya adalah mentalitas aparatur yang belum sepenuhnya berjiwa sebagai pelayan rakyat yang tulus dan ikhlas," tuturnya.
Reformasi birokrasi, sangat bergantung pada kemauan politik pemimpin, dalam hal ini Wali Kota Medan terpilih nantinya
Lantas, seberapa penting reformasi pelayanan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk Kota Medan.
Pemerhati politik dan pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan. (Foto: Tagar/Ist)"Reformasi birokrasi sungguh sangat penting. Terlebih di tengah era globalisasi yang semuanya menuntut pelayan yang lebih inovatif di seluruh bidang kehidupan, yang akan berpengaruh terhadap nasib kesejahteraan suatu bangsa," lanjutnya.
Dadang optimistis, jika ada yang punya konsep bagus untuk mereformasi birokrasi di Pemko Medan, maka kemajuan akan terbuka.
"Tentu saja reformasi birokrasi akan membuat Kota Medan bangkit, setidaknya Kota Medan bisa berkaca dari reformasi yang dilakukan di kota-kota besar, seperti Surabaya, Bandung, Makasar ataupun Jakarta," kata Dadang.
Jika tidak segera fokus pada reformasi birokrasi, Dadang meyakini Medan akan semakin tertinggal dari kota lainnya. Warga pun semakin sengsara. Sebab, inti pemerintahan adalah pelayanan yang prima kepada rakyatnya.
"Reformasi birokrasi, sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemimpin, dalam hal ini Wali Kota Medan terpilih nantinya," terangnya.
Bakal pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman dalam berbagai kesempatan senantiasa menyatakan komitmennya, akan berkonsentrasi pada reformasi birokrasi di awal-awal kepemimpinannya, jika kelak diamanahi masyarakat untuk memenangi Pilkada Medan 2020 ini. []
