Jakarta, (Tagar 24/11/2017) - Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, disebut-sebut menerima aliran dana dari proyek kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).
Penyebutan nama Ganjar yang tiba-tiba tersebut, dinilai politikus PDIP Eva Kusuma Sundari karena ada motif politik terkait dengan pemilihan gubernur Jateng mendatang.
"Tampaknya, penggorengan nama Ganjar menjadi intensif nih, sementara Mas Ibas tidak ada. Apalagi kalau tidak terkait pilkada 2018? Jateng kan basis PDIP jadi kebaca nih motifnya," jelasnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (24/11).
Hal ini berawal dalam kesaksian mantan Bendara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin pada terdakwa kasus korupsi E-KTP Andi Narogong. Ia menyebutkan bahwa Ganjar menerima uang sebesar USD 500 ribu saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II.
Agar tak menjadikan politisasi didalamnya, menurut Eva yang terpenting kini adalah pembuktian dari ucapan Nazaruddin. Karena Nazaruddin pernah juga menyebut keterlibatan Edhie Baskoro Yudhono atau Ibas dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, namun hingga detik ini tidak ada bukti yang diperlihatkan.
"Kalau nyebut-nyebut tanpa disertai bukti-bukti kan gak fair, gak fair dan sepertinya bahkan menjadi politisasi. Sama seperti Mas Ibaslah, juga disebut tapi kan harus ada buktinya kan?" ujar Anggota Komisi IX ini.
Khawatir dengan tergerusnya suara PDIP, menurut dia, PDIP akan siapkan rencana antisipasi black campaign. Ia juga berharap, KPK dapat bekerja profesional tanpa melayani kepentingan pihak tertentu menjelang tahun politik di depan mata.
"Harapan saya, KPK profesional dan independen, tidak melayani dan dipakai untuk agenda politik pihak-pihak tertentu," tukasnya. (nhn)