Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku telah menilai dengan seksama berbagai bentuk kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar publik sehingga menghambat kemajuan alam pikir.
Hasto mengatakan, ada upaya dari pihak-pihak tertentu hendak membelokkan pembuatan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa
“Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka; pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 9 Juli 2020.
Baca juga: PDIP Usung Calon di Siantar yang Bisa Tangani Covid
Dia berpandangan, Pancasila merupakan ideologi bangsa dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal yang termaktub di pembukaan UUD 1945.
"Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubari rakyat. Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final. Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar sama saja dengan pembodohan nalar publik. Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa,” ujarnya.
Hasto berpendapat, persoalan ini harus dipahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang telah terbukti efektif menyatukan dan memberikan arah tujuan bernegara.
Baca juga: FPI Sebut PDIP Berubah Sepeninggal Taufiq Kiemas
"Seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila tersebut di dalam seluruh kehidupan, termasuk berlomba menebar kebaikan untuk rakyat serta membangun masa depan bangsa agar lebih makmur dan lebih berkeadilan," kata dia.
Dia berharap, persoalan ini tidak terjadi seperti yang pernah dialami negara Korea, Yugoslavia.
"Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia," ucap dia.
Dia juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak pihak-pihak yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin memecah belah masyarakat Indonesia.
"Karena itulah mengingat ideologi itu menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa, maka aparat penegak hukum tidak perlu ragu. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan jelas bertentangan dengan Pancasila,” kata Hasto Kristiyanto. []
