PBB Desak Taliban untuk Segera Akhiri Kampanye Berbahaya Terhadap Perempuan

Kampanye sistematis oleh otoritas de facto negara itu untuk secara bertahap menghapus perempuan dari kehidupan publik ….
Sejumlah perempuan Afghanistan tampak berdiri di luar area Universitas Kabul di Kabul, Afghanistan, pada 21 Desember 2022. Taliban telah melarang perempuan untuk menempuh pendidikan di bangku perguruan tinggi. (Foto: voaindonesia.com/AP/Ebrahim Noroozi)

TAGAR.id, Jakarta - Para pejabat dari PBB dan sebuah organisasi bantuan bertemu dengan Taliban di Afghanistan. Ayaz Gul melaporkannya untuk VOA.

Pertemuan itu terjadi di tengah seruan yang semakin intensif agar para penguasa Islamis di negara itu mengakhiri apa yang digambarkan oleh seorang pejabat PBB sebagai "kampanye berbahaya" untuk mengecualikan perempuan dari kehidupan publik.

Pertemuan itu terjadi ketika Melissa Fleming, juru bicara PBB, mengatakan dalam komentar baru-baru ini bahwa "kampanye sistematis oleh otoritas de facto negara itu untuk secara bertahap menghapus perempuan dari kehidupan publik dan menyangkal kontribusi mereka adalah tindakan tidak biasa yang merugikan diri sendiri."

Pernyataan Fleming itu muncul ketika Markus Potzel, utusan PBB untuk Afghanistan, mengadakan pertemuan berturut-turut dengan para menteri senior Taliban di ibu kota Afghanistan, Kabul. Potzel mendesak para pejabat Taliban untuk mencabut kebijakan yang melarang perempuan bersekolah dan bekerja untuk kelompok-kelompok bantuan, dengan alasan kondisi kemanusiaan yang mengerikan di negara itu.

demo perempuan afghanistan terkait universitasPerempuan Afghanistan berunjuk rasa memprotes larangan pendidikan tingkat perguruan tinggi bagi perempuan di Kabul, Afghanistan, Kamis, 22 Desember 2022. (Foto: voaindonesia.com/AP)

Potzel mengadakan pertemuan terkini pada Minggu, 8 Januari 2023, dengan menteri Taliban urusan promosi kebajikan dan pencegahan kejahatan, yang bertugas menafsirkan dan menegakkan hukum Islam versi Taliban.

"Larangan diskriminatif terbaru terhadap perempuan oleh Taliban mencegah (pengiriman) bantuan yang bisa menyelamatkan jiwa mencapai warga Afghanistan dan akan merugikan [ekonomi] Afghanistan," kantor Potzel mengutip pernyataanya kepada Muhammad Khalid Hanafi.

Bulan lalu, para penguasa garis keras tiba-tiba melarang staf perempuan Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah (LSM) nasional dan internasional. Taliban berasalan bahwa para perempuan itu tidak mengenakan jilbab sesuai perintah resmi.

Para pejabat PBB mengatakan bahwa langkah itu membuat sejumlah program kemanusiaan ditangguhkan di negara di mana jutaan orang membutuhkan bantuan mendesak.

Diskusi Potzel dengan para pejabat Taliban di Kabul itu terjadi ketika Dewan Keamanan PBB bersiap untuk bertemu secara tertutup pada 13 Januari 2023 untuk memperdebatkan larangan terhadap pekerja bantuan kemanusiaan Afghanistan di negara itu. (vm/lt)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Amerika Serikat Ingatkan Taliban Soal Larangan Bekerja dan Kuliah Bagi Perempuan Afghanistan
“Kami berkomitmen membela perempuan di mana pun hak-hak mereka terancam, termasuk di Afghanistan, ….”