Mataram - Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michael Lynk meminta Israel untuk segera menghentikan semua tindakan kejahatan yang disebutnya sebagai "hukuman kolektif" terhadap rakyat Palestina.
Meneruskan catatan Middle East Eye, melalui pernyataan yang diterbitkan pada Jumat, 17 Juli 2020 oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB, Lynk yang juga berprofesi sebagai pelapor khusus terkait situasi HAM di Palestina itu menyatakan blokade wilayah Gaza selama 13 tahun terakhir merupakan pelanggaran HAM paling serius terhadap warga Palestina.
Pelanggaran tersebut, merupakan praktik kejahatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Baca Juga: MUI Beri Pernyataan Rencana Israel Caplok Tepi Barat
"Tingkat dampak yang menghancurkan dari kebijakan hukuman kolektif Israel paling mencolok terlihat dalam penutupan Gaza yang berlangsung selama 13 tahun, yang sekarang penduduk menderita akibat ekonomi yang benar-benar hancur, infrastruktur yang hancur, dan sistem pelayanan sosial yang hampir tidak berfungsi," Kata Lynk.
Pelanggaran tersebut, menurut Lynk, merupakan praktik kejahatan terhadap hak-hak rakyat Palestina, di antaranya hak untuk hidup, kebebasan bergerak, kesehatan, memperoleh tempat tinggal, serta standar hidup yang memadai.
Sistem perawatan kesehatan di Gaza juga berada di ambang kehancuran lantaran kekurangan obat-obatan dan terbatasnya alat-alat medis.
Israel telah melakukan blokade Gaza sejak 2007. Hal tersebut membuat sekitar 80% rakyat Palestina di Jalur Gaza hanya bisa bergantung pada bantuan internasional. Lebih dari satu juta orang hidup dengan uang sekitar US$3,50 untuk satu hari.
Laut yang menjadi salah satu sumber terbesar pemasukan penduduk Gaza kini diberlakukan kebijakan pembatasan berlayar dan penangkapan ikan sejak penyerangan Israel. Tak hanya itu, sistem perawatan kesehatan di Gaza juga berada di ambang kehancuran lantaran kekurangan obat-obatan dan terbatasnya alat-alat medis.
Ilustrasi - Israel. (Foto: Pixabay/reijotelaranta)Lynk menegaskan, strategi Israel untuk mengontrol populasi Palestina dan gerakan mereka sudah melanggar aturan dari setiap sistem hukum modern. Menurutnya, perbuatan Israel layak disebut sebagai penghinaan terhadap keadilan dan supremasi hukum.
"Sementara pembenaran Israel untuk memaksakan penutupan di Gaza adalah untuk menahan Hamas dan memastikan keamanan Israel, (namun) dampak sebenarnya dari penutupan itu adalah penghancuran ekonomi Gaza, menyebabkan penderitaan yang tak terukur bagi dua juta penduduknya," ucapnya.
Lynk merujuk pada larangan "hukuman kolektif" yang telah tertuang dalam hukum humaniter internasional dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat. Selain itu, dia juga mengkritik kejahatan Israel lainnya, seperti menghancurkan rumah-rumah di Palestina.
Sejak 1967, Israel telah menghancurkan sekitar 2.000 rumah warga Palestina. Hal ini dilakukan sebagai hukuman kepada Palestina karena beberapa anggota keluarga mereka dituduh telah melakukan penyerangan.
Baca Juga: Palestina Desak Yunani Tolak Aneksasi Israel
"(Penghancuran rumah) dirancang untuk menghukum keluarga Palestina atas tindakan yang mungkin dilakukan beberapa anggota mereka, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Praktik ini jelas melanggar Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat," ujar Lynk dari PBB.[]
