TAGAR.id - Uni Eropa ingin membagi konten kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ke dalam berbagai kategori sesuai tingkat risiko. Tapi, ketika sejumah sistem terancam dilarang, layanan populer seperi ChatGPT belum akan terkena dampak. Bernd Riegert melaporkannya untuk DW.
Uni Eropa berencana menggodok Undang-undang untuk meregulasi aplikasi kecerdasan buatan (AI). Legislasinya dimulai sejak Rabu, 14 Juni 2023, di Parlemen Eropa, Strassbourg. Namun, perdebatan di parlemen diiringi peringatan oleh pengelola ChatGPT, Open AI, terhadap regulasi yang berlebihan.
OpenAI berdalih, aturan yang terlalu ketat akan mendorong perusahaan AI untuk pindah dari Eropa. Nam,un pernyataan itu kemudian ditarik oleh Direktur OpenAI, Sam Altman. Menurut Altman, kecerdasan buatan memang perlu diregulasi, tapi "kami membutuhkan kejelasan," kata dia.
Sam Altman dikabarkan giat melakukan lobi politik di Eropa untuk mencegah regulasi yang terlalu ketat, termasuk bertemu Kanselir Jerman, Olaf Scholz, di Berlin.
Ilustrasi kecerdasan buatan
Standar khusus Eropa
Derasnya lobi oleh OpenAI dan induk perusahaannya, Microsoft, dan ancaman untuk hengkang dari Eropa ditanggapi dingin oleh anggota legislatif Eropa, Rene Repasi. Dia mengatakan, pasar Eropa terlalu menguntungkan bagi pengelola kecerdasan buatan, sehingga mustahil untuk diabaikan.
"Siapapun yang ingin menawarkan jasa AI di sini, ia harus mengelolanya sesuai standar yang kami tetapkan," kata Repasi. Inisiatif serupa sedang berlangsung di Kongres Amerika Serikat.
Repasi mengklaim pihaknya berhubungan erat dengan anggota legislatif AS, karena "pada akhirnya kami ingin menciptakan standar yang masuk akal dan tidak berusaha menyaingi satu sama lain."
Parlemen Eropa memastikan, regulasi yang sedang digodok tidak akan menghalangi perusahaan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. "Bahwa ada banyak raksasa teknologi yang berasal dari AS, lebih berkaitan dengan monopoli pasar ketimbang di mana inovasinya diciptakan."
Ilustrasi (Foto: dw.com/id)UU Kecerdasan artifisial dalam dua tahun
Diperkirakan, regulasi yang disusun Parlemen Eropa baru akan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2025. Selain parlemen, RUU juga harus disetujui oleh Dewan Eropa yang beranggotakan perwakilan pemerintah ke27 negara anggota.
Menurut anggota legislatif Eropa, Axel Voss, tenggat tersebut berpotensi terlambat mengingat laju perkembangan teknologi AI yang pesat. "Pengembangannya sedemikian cepat, ada banyak butir regulasi yang akan kedaluwarsa ketika UU ini mulai berlaku nanti," kata dia kepada DW, April silam.
Voss adalah politisi konservatif dan ikut mengepalai tim ad hoc yang menyusun naskah RUU. Dia termasuk yang menolak larangan bagi teknologi AI di Eropa.
Sebaliknya, Rene Repasi yang berasal dari Partai Sosialdemokrat, mendesak agar naskah RUU bersifat lentur agar bisa mencakup perkembangan di masa depan. Peringatan seputar konten AI yang berisiko selayaknya tidak dicantumkan di dalam RUU, kata Repasi, melainkan dalam bentuk panduan, sehingga mudah diperbaharui di kemudian hari. (rzn/hp)/dw.com/id. []