Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebut dalam waktu dekat ini ia tengah menyiapkan langkah untuk merampingkan 18 badan atau lembaga negara. Hal itu disampaikan Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore, 13 Juli 2020.
"Sudah ada (rencana) dalam waktu dekat, 18 (lembaga)," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.
Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya.
Mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan perampingan dilakukan Pemerintah RI dalam rangka penyederhanaan birokrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja, termasuk penghematan anggaran.
Baca juga: Tekan Covid-19, Jokowi - Ma'ruf Amin Libatkan Ulama
Menurut Jokowi, semakin ramping sebuah organisasi, maka semakin bisa dikendalikan anggarannya.
"Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biaya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke kementerian, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan itu lagi? Atau komisi-komisi itu lagi?" tutur eks Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
Selain itu, alasan lainnya juga dikemukakan agar organisasi bisa bergerak semakin lincah. Jika organisasi diibaratkan sebuah kapal, maka semakin ramping, semakin cepat juga bergeraknya.
Jokowi menyebut, kecepatan itulah yang diyakini akan menjadi kunci dalam persaingan antarnegara.
"Bolak-balik saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil, itu kita yakini," ujarnya.
Baca juga: Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Lumbung Pangan
Sebelumnya, Jokowi pernah mengungkapkan kejengkelannya lantaran Menteri Kabinet Indonesia Maju tidak memiliki perasaan yang sama, yaitu sense of crisis ketika mengambil keputusan maupun membuat kebijakan di masa pandemi Covid-19.
Padahal, kata dia, semua menteri termasuk dirinya harus bekerja dengan tindakan yang luar biasa (extraordinary) karena bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk Indonesia.
"Saya lihat masih banyak kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa engga punya perasaan suasana krisis," tutur Jokowi, di Istana Negara, Kamis 18 Juni 2020.
Jika dalam tiga bulan ke depan belum ada perubahan signifikan, maka Jokowi tak segan mengambil tindakan yang lebih keras, yaitu membubarkan lembaga, reshuffle, bahkan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu). []
