Jakarta - Soal kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menilai bahwa hal yang wajar, namun menurutnya, yang jadi masalah ada pantas tidaknya seseorang tersebut mengalami kenaikan gaji di tengah Pandemi.
Kata Michael dalam kasus ini dirinya mempunyai 3 faktor penting yang mempengaruhi permintaan DPRD dan hal ini harus dipertimbangkan.
"Pertama,Seseorang ingin gajinya naik itu adalah hal yang wajar, semua orang pasti ingin gajinya naik dan itu manusiawi," katanya diwawancarai Tagar pada Rabu 3 Desember 2020.
Lalu kedua adalah pengeluaran biaya politik sangat mempengaruhi hal ini, karena menurutnya ketika seorang dewan belum menjabat pengeluaran politik untuk kampanye dan hal lainnya cukup banyak.
Ini yang paling penting, karena ketika seseorang menentukan gaji sendiri maka akan ada kecenderugan seperti itu. Seharusnya ada pihak yang menentukan jangan pejabatnya sendiri,
"Tidak hanya di kampanye, setelah menjabat pun para anggota Dewan ini masih mengeluarkan biaya yang banyak, mungkin ini juga termasuk faktor yang mempengaruhi," ucapnya.
Sedangkan untuk faktor berikutnya, ia mengatakan bahwa ketika seseorang menentukan gajinya sendiri maka akan ada kecenderungan akan melebihkan jumlah.
"Ini yang paling penting, karena ketika seseorang menentukan gaji sendiri maka akan ada kecenderugan seperti itu. Seharusnya ada pihak yang menentukan jangan pejabatnya sendiri," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp 129 juta menjadi Rp 173.249.250 per bulan.
Hal itu tertera di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD DKI dan Pemprov DKI.
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyebutkan kenaikan anggaran bagi DPRD DKI Jakarta pada tahun 2021 hanya pada tunjangan, bukan pada gaji anggota dewan.
"Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dengan ada batasan dan aturannya, tidak bisa seenaknya kita naikkan," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, dikutip Antara, Selasa, 1 Desember 2020.
Baco juga mengatakan penaikan tunjangan ini dilakukan karena legislator juga akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat. Legislator memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
"Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan," ujar dia. []
Baca juga:
