Jakarta - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) Muhammad Natsir Sahib terkait ketiadaan Pancasila dalam visi misi AD/ART salah satu ormas yang mendemo persoalan RUU HIP di Gedung MPR/DPR beberapa waktu lalu.
Novel menegaskan, pengkhianat negara adalah kelompok yang memasukkan Pancasila dalam AD ART organisasi. Hal itu diungkapkan kepada Tagar, Selasa, 30 Juni 2020.
Jadi tidak ada jaminan ormas-ormas atau partai-partai yang memasukkan Pancasila di AD/ART-nya taat dan setia terhadap Pancasila
"Pancasila itu diamalkan, dijaga dan tidak dikhianati karena pengkhianat Pancasila justru yang memasukkan Pancasila di AD/ART-nya," katanya.
Lantas dia mempertanyakan keberadaan pihak-pihak yang selalu menyebut diri mereka berjiwa Pancasila dan Indonesia.
Baca juga: Penolakan RUU HIP Diboncengi Pro Khilafah?
"Bahkan ngaku-ngaku "saya Indonesia saya Pancasila" pada kemana tuh sekarang yang selalu memamerkan jargon-jargon tersebut. Bahkan kemana itu oknum-oknum pro rezim yang mau gebuk pengkhianatan Pancasila malah ngilang ditelan bumi atau bahkan memang mereka bagian dari neo-PKI yang menyusup dengan tameng Pancasila," ujarnya.
Menurutnya, memasukkan Pancasila dalam AD ART organisasi tidak menjadi jaminan bahwa pihak-pihak itu bersifat Pancasilais.
"Jadi tidak ada jaminan ormas-ormas atau partai-partai yang memasukkan Pancasila di AD/ART-nya taat dan setia terhadap Pancasila. Malah ternyata jelas mereka paling terdepan mempertontonkan pengkhianatan Pancasilanya demi neo-PKI," kata dia.
Novel berpandangan, gerakan neo-PKI adalah orang-orang yang membela penista agama. Dia mengatakan, agama apa saja yang ada di Indonesia tidak boleh dihina.
Baca juga: Materi RUU HIP Menjiplak Anggaran Dasar PDIP
"Ciri-cirinya adalah pengkhianat Pancasila dan Neo-PKI adalah membela penista agama karena unsur Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dan agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan dan ulama yang menjaga nilai ketuhanan juga tidak boleh dikriminalisasi," ucap dia.
Novel menduga, Muhammad Natsir Sahib adalah gerombolan neo-PKI yang bersembunyi dibalik FOKSI. Lantas dia menyebut orang itu sebagai ulama su'.
"Saya menduga Natsir Sahib ini neo-PKI yang menyusup di FOKSI atau diduga menggunakan FOKSI sebagai kedok untuk mendukung neo-PKI. Karena biang kerok bangkitnya paham komunisme tak luput dari pembelaan ulama ulama su' atau paham liberalisme kesesatan atas nama agama yang justru lebih berbahaya dari komunis karena liberalisme ini membela kesesatan apapun termasuk PKI," ucapnya.
Dia menjelaskan, melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005 ketetapan no 7, paham liberalisme, pluralisme dan sekularisme haram karena menyesatkan.
"Dan liberalisme ini adalah teroris akidah," kata Novel.
Pendapat Novel, tidak dimasukkannya Pancasila dalam AD ART suatu organisasi karena merujuk pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Rujukan kita umat Islam tentunya MUI dan MUI tidak mengharamkan khilafah dan tidak juga mewajibkan Pancasila sebagai pedoman hidup umat Islam melainkan Pancasila adalah dasar negara," ujarnya.
Dia berpandangan, Negara Indonesia rusak karena semakin banyak paham liberal dan neo-PKI yang mendapat angin segar untuk bergerilya.
"Makanya neo-PKI tambah berani karena mendapat angin segar dan akhirnya menyusup di partai-partai serta ormas-ormas islam dan biang kerok untuk ditariknya Tap MPRS no 25 tahun 1966 adalah oknum kiyai juga. Bahkan buku-buku berkaitan dengan PKI kata pengantarnya adalah oknum kiyai, juga buku-buku sesat atas nama agama oknum-oknum kiyai terlibat," ucapnya.
Novel berharap, seluruh umat Islam tidak menghiraukan komentar ulama su'. Dia menilai, pernyataan-pernyataan seperti itu dapat memecah belah masyarakat Indonesia.
"Untuk itu saya mengimbau kepada umat Islam untuk menghiraukan komen-komen ulama su' karena mereka membela kesesatan atas nama agama dan dijaman ini kita sudah melihat dengan jelas dimana ulama-ulama su' sudah terang-terangan bermunculan salah satunya mendukung penista agama, komunisme, kriminalisasi ulama serta kemungkaran lain yang mereka bela," kata Novel Bamukmin.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP FOKSI Muhammad Natsir Sahib menyinggung ketiadaan Pancasila dalam AD/ART salah satu ormas yang menolak keberadaan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Kita saat ini harus lebih waspada terhadap gerakan pro khilafah yang bergerak dengan sistematis dan masif. Saya menduga isu penolakan RUU HIP diboncengi oleh kelompok pro khilafah ini. Bahkan salah satu ormas yang menolak RUU HIP ternyata tidak mencantumkan asas Pancasila di dalam AD/ART organisasinya. Bahkan ada partai tertentu yang menolak RUU HIP yang ternyata menolak Pancasila sebagai asas utama ormas," kata Natsir. []
