Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disarankan Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan menolak syarat rekonsiliasi pemulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
"Saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan rekonsiliasi tersebut karena bisa menjadi preseden buruk dalam pemilihan presiden berikutnya," kata Bara di kompleks wakil rakyat, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019, dikutip dari Antara.
Ide rekonsiliasi dan pemulangan merupakan dua hal yang berbeda, karena kasus Rizieq Shihab adalah persoalan hukum tersendiri yang tidak bisa diintervensi kepentingan politik.
Rekonsiliasi setelah Pilpres 2019 dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi Indonesia setelah melaksanakan pilpres.
Baca juga: Gerindra Bantah Rizieq Shihab Syarat Rekonsiliasi
"Pilpres 2019 berlangsung sangat panas, menimbulkan luka dan polarisasi di tengah masyarakat sehingga perlu suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik," ujarnya.
Kalau langkah rekonsiliasi itu dicampuri dengan ide pemulangan Rizieq Shihab, itu merupakan bentuk pengkhianatan. Rekonsiliasi bisa berhasil dan terlaksana bila ada sikap kebesaran hati yang ditunjukkan pihak kalah, dan tidak mengajukan persyaratan apa pun dari pihak yang kalah.
Kebesaran hati itu belum ditunjukkan secara penuh oleh pihak Prabowo, misalnya belum memberikan selamat kepada Jokowi, belum mengajak para pendukungnya meninggalkan perbedaan dan meninggalkan sikap-sikap yang bermusuhan.
Bara mengatakan, hal yang terjadi terhadap Rizieq Shihab adalah masalah hukum dan prosesnya harus ditangani secara hukum, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan politik.
"Kalau permintaan pemulangan itu dipenuhi Jokowi, akan menimbulkan kesan bahwa kasus Rizieq Shihab adalah bagian dari permainan politik dan itu tidak baik," ucapnya. []
Baca juga: Pemulangan Rizieq Shihab Masih Dikaji Staf Presiden
