Jakarta, (Tagar 10/4/2017) - Keputusan penetapan pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya diperkirakan akan dilakukan pada 2019, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Senin (10/4)
"Pada 2019 mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada," kata Bambang.
Ia mengatakan sampai saat ini kajian masih dilakukan salah satunya dengan melihat contoh kasus dari negara lain.
"Kami melihat contoh dari negara lain, kondisi Jakarta saat ini terus perlunya kita menyeimbangkan perekonomian lebih ke luar Jawa. Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat," katanya.
Pada intinya pihaknya akan terus membantu Presiden dalam persoalan ini dengan melakukan pengkajian.
Bambang juga membantah bahwa pemindahan ibukota akan berdampak pada ekonomi karena yang dipindahkan hanya pusat pemerintahannya atau administrasi pemerintahannya.
Sementara Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia.
Menurut Bambang, lama pemindahan akan sangat tergantung pada keputusan pemerintah.
"Itu kan, tergantung keputusan pemerintah. Berapa lamanya tergantung skema pembiayaan yang sedang dilakukan. Kami pakai skema yang tidak memberatkan APBN," katanya.
Soal skema, Bambang menyatakan sudah mempersiapkan seluruhnya dengan baik.
Sedangkan soal rencana pembangunan Istana di Palangkaraya, menurut dia, hal terpenting adalah adanya pusat pemerintahan sehingga tidak penting bentuknya istana atau bukan.
"Pokoknya ada kantor presiden, tempat tinggal presiden dan kementerian-kementerian. Sama seperti di Jakarta sinilah," katanya.
Bambang menilai Palangkaraya dilihat sebagai opsi paling memungkinkan karena berada di luar Jawa sementara Pulau Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa. (Fet/Ant)
