Jakarta - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menerangkan, pihaknya tidak menuntut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yang dianggap lembek terkait polemik di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Ketua Umum PA 212: Pribadi DHL pribadi yang sudah tidak aktif lagi di DPP PA 212. Tidak mewakili organisasi, dan bukan atas nama organisasi. Sejak Juli (2019) sudah tidak aktif.
"Itu pernyataan pribadi bukan organisasi (PA 212)," ujar Slamet kepada Tagar, Kamis, 9 Januari 2020.
Sebelumnya, beredar kabar PA 212 mendesak Jokowi untuk mencopot Menhan Prabowo, lantan dinilai gagal dalam menangani persoalan Indonesia-China di perairan Natuna.
Desakan tersebut dikemukakan oleh Damai Hari Lubis (DHL).
"Sebaiknya Jokowi copot segera Prabowo Subianto sebagai Menhan," kata Lubis seperti yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu, 8 Januari 2020.
Baca juga: FPI: Lidah Pemerintah Kelu, Banyak Makan Utang China
Menurut keterangan Slamet, Lubis telah nonaktif dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PA 212. Oleh sebab itu pernyataan yang bersangkutan tidak pantas untuk dikaitkan dengan PA 212.
"Pribadi DHL pribadi yang sudah tidak aktif lagi di DPP PA 212. Tidak mewakili organisasi, dan bukan atas nama organisasi. Sejak Juli (2019) sudah tidak aktif," ucap Slamet.
Kendati demikian, Slamet tetap mendorong pemerintah untuk bersikap tegas agar negara manapun yang dianggap menginjak-injak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus disikapi dengan tegas.
"Siapapun wajib menjaga kedaulatan NKRI. Siapa pun tidak boleh membiarkan kedaulatan NKRI diinjak-injak oleh negara lain," kata Ketua Umum PA 212.
Menanggapi pernyataan Slamet Maarif, Damai Hari Lubis tidak menampik bahwa dirinya sejak beberapa bulan lalu sudah tidak terlalu aktif di Sekretariat DPP PA 212, dikarenakan ada aktivitas lain yang padat.
"Benar apa yang dinyatakan Slamet Maarif, saya memang sudah tidak aktif di PA 212 selama kurang 6 bulan. Tepatnya tidak pernah ikut rapat atau pertemuan-pertemuan di Sekretariat DPP PA 212 karena aktivitas lumayan padat," katanya kepada Tagar, Kamis siang tadi.
Kendati demikian, bukan berarti dirinya memilih bungkam terhadap polemik perairan Natuna yang dilanggar oleh kapal China.
Dia menilai semestinya Menhan Prabowo mempertahankan teritorial dan menjaga wibawa bangsa.
Damai merasa harus bersuara menyangkut hal tersebut, karena dia memahami kebebasan berpendapat diatur oleh Undang-undang (UU).
"Mengenai harapan saya agar Prabowo Subianto diberhentikan Presiden Jokowi, itu harapan pribadi saya sebagai bentuk imbauan selaku Ketua Aliansi Anak Bangsa dan dalam bingkai kebebasan berpendapat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilindungi UU," kata Damai Hari Lubis. []
