Bandung, (Tagar 26/10/2018) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akrab disapa Kang Emil menyatakan, dirinya prihatin terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah di Jawa Barat.
"Pertama saya prihatin terhadap kasus semalam, dalam rentang waktu seminggu ada dua kepala daerah di Jawa Barat terkena OTT KPK, dan ini adalah sebuah pelajaran sekali lagi," tuturnya, Kamis (25/10).
Lebih lanjut Kang Emil menjelaskan, dirinya mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat dan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bermain-main lagi dalam wilayah integritas.
"Mulai sekarang jangan main modus-modus, hentikan dari sekarang. Sudah saatnya kita fokus dengan niat menjadi pemimpin itu untuk melayani masyarakat. Jangan ada niat mencari kekayaan, kalau ada niat tersebut pasti selalu ada siasat dan pasti akan ada masalah," jelasnya.
Baca juga: KPK Beberkan Daftar Harga Jabatan di Cirebon
Untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi, dirinya berjanji akan lebih menguatkan merit sistem di lingkungan Pemeritnah Provinsi, dan akan mengubah sistem dengan mengutamakan teknologi. Seperti mengurangi perilaku pertemuan manusia dengan manusia yang terindikasi akan terjadinya tindakan suap-menyuap.
“Solusi jangka panjang salah satunya saya akan aplikasikan smart city
dengan platform teknologi yang diaplikasikan dengan tujuan menghindari
pertemuan manusia dengan manusia,” terangnya.
Disamping itu kata Kang Emil, pihaknya akan mereview kepada
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keberlangsungan layanan
masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Cirebon agar pelayanan
masyarakat tidak terganggu.
“Lusa sudah harus ada keputusan supaya pembangunan dan pelayanan di
sana tidak terkendala,” katanya.
Tersangka yang terjerat OTT KPK selaku Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan kantor KPK di Jakarta, Jumat (26/10/2018) dini hari. KPK menetapkan dan menahan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon dengan mengamankan barang bukti uang senilai Rp 385 juta dan bukti transaksi perbankan berupa slip setoran serta transfer senilai Rp 6,4 miliar. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
Selain itu, pihaknya pun sangat mengapresiasi kerja KPK yang terus menegakkan hukum, aturan secara tegas dan adil pada pihak-pihak yang melanggar hukum dan aturan, dan semoga setelah ini tidak ada kepala daerah yang melakukan suap menyuap.
"Saya tentunya mengapresiasi KPK untuk terus menegakkan hukum, aturan secara tegas dan adil pada pihak-pihak yang melanggar hukum dan aturan," tandasnya.
Dewan Berharap Semua Pihak Terlibat dalam Memberantas Korupsi di Jabar
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwandewi Sundari mengaku dirinya prihatin dengan kembali tertangkapnya kepala daerah di Jawa Barat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon, pada Rabu (24/10) malam.
"Saya harap supaya tidak ada lagi masalah ini di sebuah Provinsi Jawa Barat, kita maju bersama pemimpin yang punya integritas," tuturnya.
Memurut Ineu, pihaknya menyerahkan kepada penegak hukum untuk proses hukum selanjutnya dan pencegahan proses harus terus dilakukan, dengan harapan minimal bisa mengurangi kasus atau menghilangkan kasus sama sekali di Jawa Barat.
"Pencegahan harus dijaga dan pemerintah ke depan harus lebih baik, dan Parpol, Pemerintah, selain lembaga vertikal, kita semua harus bekerja sama dengan baik, semua dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang betul-betul bisa berjalan dengan baik tanpa hal-hal yang terkait korupsi," katanya.
Sebagaimana diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisasta, pada Rabu (25/10) diduga terkait jual beli jabatan.
Sebelumnya KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. []
