Oleh: Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch
Presiden Jokowi sudah mampu membangun infrastruktur untuk menarik investasi agar membuka lapangan pekerjaan, namun Pembangunan SDM kita masih belum mampu memenuhi kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) yang sangat bertumpu pada investasi padat modal berbasis teknologi dan informasi.
Dari sisi produktivitas jika diukur dengan GDP per worker employed, Indonesia masih relatif tertinggal dari negara tetangga. Ini karena mayoritas tenaga kerja Indonesia saat ini, hampir 60% pekerja di Indonesia masih tamatan pendidikan rendah, yaitu SMP ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan skill, sehingga akan sulit untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing.
Selama hampir 10 tahun Pak Jokowi memerintah, kok pendidikan angkatan kerja kita masih didominasi tamatan pendidikan rendah, sementara gelontoran anggaran untuk pendidikan sangat besar, 20 persen dari APBN tiap tahun.
Capres-Cawapres di masa kampanye nanti harus berani menawarkan strategi perubahan yang lebih baik. Jangan hanya menyebut perubahan.
Terkait prioritas DUDI, dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sektor yang menjadi kontributor PDB terbesar, yaitu industri dengan kontribusi 19,66%, hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 14%. Sedangkan, tenaga kerja terbesar masih di sektor pertanian, yaitu 29%, namun kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 13%.
Selama hampir 10 tahun memerintah pun, sektor pertanian masih belum mampu menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDB kita. Lahan pertanian yang luas, dan kemajuan teknologi pada ekosistem pertanian yang sudah sangat maju masih belum mampu dimanfaatkan untuk menjadikan sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDB dan membuka lapangan kerja yang bernilai tambah tinggi.
Memang harus ada perubahan ke arah yang lebih baik tentang strategi penyediaan SDM yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan DUDI ke depan, dan strategi prioritas sektor yang membuka lapangan kerja lebih banyak sekaligus mengkontribusi lebih besar terhadap PDB.
Saat ini para bakal capres masih gemar menyebut kata “Melanjutkan” dan “Perubahan”, sebagai jargon untuk menang di Pilpres 2024 nanti. Presiden Jokowi sudah membangun namun pembangunan tersebut harus dinilai secara objektif berdasarkan fakta yang ada.
Capres-Cawapres di masa kampanye nanti harus berani menawarkan strategi perubahan yang lebih baik. Jangan hanya menyebut perubahan tapi tidak tahu apa yang akan diubah, lalu jangan juga hanya mengatakan akan melanjutkan tanpa mengetahui apa yang akan dilanjutkan untuk perbaikan ke depan.
Ayo Nyoblos di Pemilu Asyik untuk kita semua. []