Jakarta, (Tagar 5/10/2018)- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional/ TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, meminta Polri agar menyelidiki kemungkinan adanya penerapan teknik propaganda ala Rusia yang dikenal sebagai "firehose of the falsehood" dalam kasus Ratna Sarumpaet.
"Tidak sebatas hanya telah terpenuhinya unsur-unsur dari pasal pidana yang dipersangkakan," kata Arsul dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/10) dilansir Antara.
Arsul mengatakan teknik propaganda "firehose of the falsehood" berciri khas melakukan kebohongan-kebohongan nyata guna membangun ketakutan publik dengan tujuan mendapatkan keuntungan posisi politik sekaligus menjatuhkan posisi politik lawannya yang dilakukan lebih dari satu kali atau secara terus-menerus.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PPP itu, dugaan adanya penggunaan teknik ini muncul karena kasus pembohongan publik bukan pertama kali terjadi.
Baca juga Dilaporkan ke MKD, Fadli Zon: Dalam Teori Konspirasi, Siapa yang Dirugikan?
Sebelumnya dikembangkan pemberitaan tentang pembakaran mobil Neno Warisman yang setelah diselidiki ternyata bukan dibakar oleh orang lain, melainkan akibat arus pendek pada kelistrikan mobilnya.
Selain ciri berusaha menimbulkan ketakutan pada publik, tambah Arsul, propaganda ini juga disertai dengan teknik "playing victim" untuk menimbulkan kesan pada publik bahwa pelaku pembohongan adalah korban yang teraniaya oleh satu pihak yang diasosiasikan dengan kelompok penguasa.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan bahwa teknik propaganda tersebut merupakan salah satu sumber pengembangan hoaks dan ujaran kebencian.
"Karena itu, jika kita ingin memerangi hoaks dan ujaran kebencian maka penyelidikan untuk membongkar teknik propaganda itu perlu dilakukan," kata Arsul.
Kebohongan Berujung Fitnah
Sehari sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan pemilu presiden 2019 sebagai ajang pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
"Pemilu 2019 agar menjadi proses pematangan dan pendewasaann berdemokrasi bagi rakyat," kata Hasto Kristiyanto, di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis.
Hasto mengatakan hal itu menyikapi adanya narasi pembohongan publik yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet yang dinilai ada upaya sistematis mengarahkan seolah dilakukan oleh kubu Joko Widodo.
Hasto mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa terkuak kebohongan aktivis Ratna Sarumpaet sebagai pelajaran.
"Mari kita jadikan pelajaran yang terbaik," ujarnya.
Hasto mengingatkan bahwa narasi kebohongan untuk menghasilkan pemimpin tidak akan mendapatkan tempat di bumi pertiwi.
Dia berharap tidak ada lagi kebohongan berujung fitnah.
Hasto juga meminta seluruh pihak khususnya tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk tidak lagi mengeksploitasi aspek-aspek kemanusiaan di saat bangsa tengah menghadapi bencana alam.
Menurut dia, peristiwa kebohongan Ratna sempat memunculkan sebuah tudingan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran HAM.
Menurut Hasto, pemilu 2019 hendaknya disikapi sebagai proses demokrasi untuk saling berkontestasi gagasan, program, prestasi, maupun rekam jejak.
"Saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita saling menampilkan gagasan, program, prestasi, dan rekam jejak untuk berkomitmen membangun bangsa dan negara. Mari kita jauhkan dari saling menuding, saling mencemooh dan menjelekkan, dan saling memfitnah, karena hal-hal negatif itu bukan nilai-nilai etika dan moral bangsa Indonesia," katanya.
Semua pihak, kata dia, agar saling menjaga suasana kampanye damai dan kampanye positif sehingga proses pemilu berlangsung secara demokratis.
"Calon Presiden Jokowi pada saat pengambilan nomor urut di KPU, sudah mengingatkan untuk berdemokrasi secara sehat dan rasional," katanya.
Karena itu, kata Hasto, proses pemilu 2019 sebaiknya diisi dengan berkontestasi gagasan, program, prestasi, dan rekam jejak, melalui kampanye positif.
Pesan Jokowi tersebut, kata dia, sangat relevan dengan kejadian terbaru, kata dia, dimana Ratna Sarumpaet melakukan pembohongan publik.
Hasto menambahkan, TKN Jokowi-KH Maruf Amin menghayati dan menghikmati pernyataan Jokowi itu sebagai sebuah pedoman.
Menyikapi persoalan Ratna Sarumpaet, menurut Hasto, kasus ini seharusnya tak selesai hanya dengan sebuah permintaan maaf, tapi harus disertai dengan komitmen yang sungguh-sungguh agar seluruh jajaran tim kampanye, terutama Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga, tidak lagi mengeksploitasi aspek-aspek kemanusiaan pada saat ini masyarakat sedang menghadapi bencana alam.
Mengadu ke Bawaslu
Kamis (4/10) Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi/Ma'ruf Amin meminta Bawaslu untuk lebih tegas menangani berita bohong terkait dengan penganiayaan Ratna Sarumpaet (RS), kemudian tim kampanye Prabowo Subianto/Sandiaga Uno menyebarkan hoaks tersebut.
"Menindaklanjuti peristiwa tersebut, resmi saya ingin menyampaikan pengaduan ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas, ada ketidakseriusan pemilu damai yang telah disepakati dan ditandatangani bersama karena seluruh peserta diwajibkan melakukan kampanye damai dan antihoaks," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi/Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.
Dalam pengaduan itu, pihaknya tidak mengadukan pasangan calon maupun nama orang tertentu, tetapi mengadu terkait dengan peristiwa tersebut, terutama munculnya hoaks yang mencederai demokrasi.
Dalam aduan tersebut, dia mengharapkan Bawaslu untuk mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu, tim kampanye, dan masyarakat agar tidak memproduksi, menggunakan, dan menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat dalam Pemilu 2019.
Dalam kasus Ratna Sarumpaet tersebut, Jokowi telah dipojokkan dengan membuat opini seolah-olah rezim petahana sebagai oknum pelaku penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Padahal, hal itu tidak benar. Ratna Sarumpaet mengakui kebohongan itu.
Untuk itu, ia berharap ke depan Bawaslu lebih tegas dan sigap dalam menangani hoaks pada pemilu. Hal ini mengingat dampaknya yang sangat merugikan masyarakat. Hoaks dapat membuat masyarakat terbelah.
"Hoaks ini 'extraordinary crime', kejahatan yang luar biasa, yang belum ada aturannya," katanya.
Langkah Hukum
Rabu (3/10) Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan mempertimbangkan untuk menyerahkan kasus drama penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet kepada proses hukum.
"Apa yang dilakukan Ratna Sarumpaet dan beberapa nama lainnya sudah menyentuh delik penipuan. Kami menyerahkannya pada proses hukum. Biarlah proses hukum yang bicara," kata Hasto Kristiyanto, di Posko Cemara, Jakarta, Rabu.
Menurut Hasto Kristiyanto, TKN Jokowi-Ma'ruf juga menyesalkan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menyebut kasus dugaan penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet terkait dengan politik dan pemerintahan.
"PDI Perjuangan merasa dirugikan, karena pemerintahan Presiden Jokowi seolah-olah dikaitkan dengan penganiayaan palsu Ratna Sarumpaet," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.
Apalagi setelah Kepolisian mengumumkan hasil penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan tersebut, menurut Hasto, menyimpulkan, tidak ada indikasi Ratna Sarumpaet mengalami pengeroyokan pada 21 September. Karena, pada tanggal itu, Ratna berada di sebuah rumah sakit untuk operasi plastik, di Menteng, Jakarta Pusat.
"Kami mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum. Kami akan menelaah dulu persoalannya. Apakah partai atau relawan yang akan menempuh jalur hukum," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hasto juga mengingatkan Prabowo Subianto untuk melakukan klarifikasi sebelum berbicara ke publik.
"Apalagi, pernyataan Pak Prabowo itu terkesan menyerang pemerintahan Jokowi di balik kasus Ratna Sarumpaet. Kami mengimbau Pak Prabowo, sebaiknya meminta maaf," katanya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto, pada konferensi pers, di Jakarta, Selasa (2/10) malam, menyatakan dugaan pengeroyokan yang dialami Ratna Sarumpaet terkait dengan politik, karena pada saat kejadian tidak ada satu barang milik Ratna pun yang hilang.
Pada kesempatan tersebut, Tim Kampanye Prabowo-Sandi juga menyebut, Ratna Sarumpaet dikeroyok beberapa orang tidak dikenal di Bandung, pada 21 September.
Menurut Prabowo, kejadian yang dialami Ratna adalah tindakan represif dan melanggar hak asasi manusia (HAM), dan diduga berbau politis.
Sementara itu, berdasarkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, pada 21 September Ratna berada di Jakarta. Hal itu terlihat dari "call data record" dan pembayaran di sebuah rumah sakit khusus bedah plastik di Menteng, Jakarta Pusat. Ratna juga tercatat menjalani rawat inap di klinik tersebut pada 21-24 September. []
