Jakarta - Pengamat politik Voxpol, Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan jabatan Jaksa Agung sangat menguntungkan NasDem dalam mendongkrak perolehan kursi di sejumlah daerah.
Meski diakui, bidikan NasDem sebagai partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap kursi Jaksa Agung dalam pemerintahan baru merupakan hal wajar.
"Misalnya Nasdem ngotot ingin tetap pegang kursi Jaksa Agung. Dia tahu posisi ini penting," ujar Pangi, dikutip Antara pada 6 Juli 2019.
"Setelah saya pelajari kenapa Nasdem kursinya naik, banyak kepala daerah bermasalah secara hukum, tapi mereka merapat ke Nasdem kemudian jadi kepala daerah. Itu berhasil membawa Nasdem 'leading' di papan atas sekarang," kata dia, menambahkan.
Pangi juga mengungkap adanya indikasi dari sejumlah partai yang sebelumnya menjadi lawan politik Jokowi selama kontestasi Pilpres 2019, mulai merapat ke pemerintah untuk minta diakomodasi dalam susunan kabinet baru.
"Belum lagi ada parpol yang mencoba masuk di tengah jalan," katanya.
Tingginya perebutan kursi di kabinet baru, kata Pangi, bisa saja diantisipasi dengan menambah kementerian atau jabatan baru dalam susunan kerja pemerintah ke depan.
"Dulu Soesilo Bambang Yudhoyono mengakali dengan wakil menteri, itu untuk mengakomodasi kepentingan. Kalau ada nomenklatur baru itu bisa saja. Kalau memang penting, silakan saja menambah kementerian baru," ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Zuhairi Misrawi, mengatakan Joko Widodo memiliki banyak figur terbaik untuk menduduki kursi kabinet menjelang pembentukan pemerintahan baru 2019-2024.
"Tidak sulit bagi Pak Joko Widodo memilih kader menteri. Kita lihat bagaimana Pak Joko Widodo di apresiasi kepala negara yang tergabung dalam G-20. Indonesia punya kesempatan emas, karena banyak figur terbaik di sekelilingnya," katanya.
Situasi tersebut menjadi tantangan bagi Jokowi dalam menentukan figur terbaik yang akan membantu kerja pemerintah ke depan.
"Kabinet nanti adalah yang siap membangun manusia Indonesia mampu menjawab tantangan zaman secara ekonomi, politik, dan kebudayaan," kata dia.
Baca juga:
