Jakarta - Sedikitnya 20 orang meninggal dunia dalam bentrokan antara pengunjuk rasa anti-kudeta dengan pasukan kemananan Myanmar pada Senin, 15 Maret 2021. Myanmar disebut kian mencekam karena korban jiwa terus berjatuhan. Amerika Serikat (AS) sebut kekerasan yang dilakukan militer Myanmar ''tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan.''
Sedikitnya 20 orang menjadi korban meninggal di Myanmar pada Senin, 15 Maret 2021, satu hari setelah hari paling berdarah dalam bentrokan pengunjuk rasa anti-kudeta dengan pasukan keamanan di pusat kota Yangon, kata kelompok pemantau Asososiasi Banguan untuk Tahanan Politik (AAPP).
AAPP mengatakan korban meninggal sebagain besar adalah pengunjuk rasa anti-kudeta dan beberapa adalah warga sipil yang "bahkan tidak berpartisipasi dalam protes."
Situasi Myanmar semakin memanas sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi bulan lalu. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut dikembalikannya sistem demokrasi.
Pasukan keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam untuk melawan pengunjuk rasa yang hampir setiap hari melancarkan aksi protes di seluruh negeri.
AAPP, sebuah kelompok pemantau lokal yang melakukan pendataan atas penangkapan dan korban jiwa, mengatakan bahwa lebih dari 180 orang telah meninggal sejak kudeta 1 Februari 2021 lalu.
Pada tanggal 8 Agustus 1988, militer Burma, sekarang Myanmar, menindak demonstran antipemerintah, menewaskan ratusan pengunjuk rasa dan menjadikan Aung San Suu Kyi jadi ikon politik demokrasi (Foto: bbc.com)."Korban meningkat secara drastis," kata AAPP dalam sebuah pernyataan, Selasa, 16 Maret 2021.
1. AS Kutuk Kekerasan di Myanmar
Komunitas internasional meminta militer myanmar untuk menahan diri setelah jumlah korban meninggal terus bertambah dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dengan pihak kemanan Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), Cina, dan Inggris mengutuk kekerasan yang menurut PBB telah merenggut nyawa sedikitnya 138 "pengunjuk rasa damai", termasuk perempuan dan anak-anak.
Departemen Luar Negeri AS melalui juru bicaranya mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa "tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan."
"Junta menanggapi seruan protes untuk pemulihan demokrasi di Burma dengan peluru," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Jalina Porter, kepada wartawan pada hari Senin, 15 Maret 2021.
Aung San Suu Kyi Dituduh Terima Suap Rp 8,6 Miliar dan Emas
"Amerika Serikat terus meminta semua negara untuk mengambil tindakan konkret untuk menentang kudeta, dan meningkatnya kekerasan," tambahnya.
2. Sidang Aung San Suu Kyi Ditunda
Sementara itu pengadilan Myanmar menunda sidang virtual untuk pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi karena masalah jaringan internet. Sidang ditunda hingga 24 Maret 2021 mendatang, kata ketua tim kuasa hukum Suu Kyi, Khin Maung Zaw.
Maung Zaw juga mengatakan pihak pengadilan telah memberitahunya bahwa Suu Kyi hanya diizinkan diwakili oleh dua pengacara muda dalam persidangan selanjutnya [rap/pkp (AFP, Reuters)]/dw.com/id. []
