Tegal - Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah di Kabupaten Tegal mendapat penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) setempat termasuk Banser. Pihak kepolisian mengaku bakal mengerahkan personel Brimob untuk mengamankan acara.
Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto mengatakan, Dewan Pengurus Daerah (DPD) FPI Jawa Tengah sudah menyerahkan surat pemberitahuan pelaksanaan musda pada Selasa (22/10). Namun belum ada penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
"STTP belum terbit karena kami belum mengajukan STTP ke Polda. Seharusnya STTP dikeluarkan tujuh hari sebelum hari H kegiatan," kata Dwi saat musyawarah membahas pelaksanaan musda di ruang rapat bupati kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tegal, Jumat 25 Oktober 2019.
Dwi menyebut, panitia penyelenggara musda belum menyerahkan kelengkapan susunan panitia acara dan jumlah undangan yang akan hadir. Dia juga menyinggung terkait legalitas FPI sebagai ormas.
"Kami memerlukan konfirmasi terkait jumlah undangan untuk mengantisipasi hadirnya tamu yang tak diundang," kata dia.
Kendati demikian, Dwi menyatakan pihaknya akan tetap melakukan pengamanan pelaksanaan musda secara maksimal.
Banser jelas menolak kegiatan Musda FPI.
Personel yang diterjunkan berasal dari Polres, Brimob Polda Jateng, dan Brimob Datasemen B Pelopor Pekalongan.
"Kami harus tetap melakukan penambahan kekuatan pengamanan, tapi tanggungjawab ada di penyelenggara," kata Dwi.
Perwakilan sejumlah ormas di Kabupaten Tegal menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan Musda FPI Jawa Tengah di kantor Setda Kabupaten Tegal, Jumat 25 Oktober 2019. Foto: Tagar/Farid FirdausSebelumnya, penolakan pelaksanaan Musda FPI Jawa Tengah di Kabupaten Tegal yang rencananya digelar pada Senin 28 Oktober 2019 disampaikan sejumlah ormas, di antaranya Banser.
"Banser jelas menolak kegiatan Musda FPI di Kabupaten Tegal," ujar Pembina Banser Kabupaten Tegal, Sofiudin.
Selain sejumlah ormas di Kabupaten Tegal, penolakan juga disuarakan warga di Kota Tegal yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Kota Tegal (FMKT) karena khawatir pelaksanaan musda akan berimbas pada kondusifitas di Kota Bahari. []
