Jakarta, (20/8/2018) - Banyak yang tak menyangka Sandiaga Uno mundur dari kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019. Bahkan tak sedikit masyarakat mempertanyakan bagaimana kelanjutan program-program (Ok Oce/Ok Otrip) Sandi saat dalam kampanye Pilgub 2017.
"Dia (Sandiaga Uno) pernah berjanji berdua bersama Anies bahwa menuntaskan Jakarta lima tahun. Tapi karena punya keinginan lain yang lebih tinggi lagi kita juga jadi gak ngerti kenapa jadi begitu. Di Jakarta juga banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan apalagi terkait dengan janji kampanye ok oce ( One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) dan segala macam yang notabene belum berjalan, DP 0 rupiah juga begitu," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus saat dihubungi Tagar, Senin (20/8).
Keputusan Sandiaga meninggalkan jabatan di Pemprov DKI Jakarta, Bestari pesimis program-program yang pernah dicanangkan Sandiaga saat di kampanye Pilgub DKI Jakarta tahun lalu tidak dapat dilanjutkan. "Ya mudah mudahan sih ada yang melanjutkan. Tapi saya pesimis dengan hal itu," ucap Bestari.
Belum berjalannya program yang dijanjikan Sandiaga saat menjabat di Pemprov DKI Jakarta, dia justru mempertanyakan konsep Sandiaga maju menjadi cawapres yang ingin mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Padahal menurut dia, program yang selama ini digadang-gadang dalam kampanye Pilgub 2017 belum berjalan dengan baik.
"Kemarin saya melihat konsep dari Sandi mengenai pengentasan kemiskinan, program peningkatan ekonomi ketika dia jadi cawapres. Tapi kalau melihat dari gambar DKI Jakarta saya kira ok oce dan dp 0 rupiah aja gak jalan kok, belum lagi hal-hal lain yang dijanjikan begitu. Saya gak tahu masyarakat yang mana yang dinaikkan ekonominya dan masyarakat mana yang mau dientaskan kemiskinan. Contohnya di DKI Jakarta aja belum jalan," ujar dia.
"Iya kalau sekarang kita gak bisa tanya lagi programnya karena dia (Sandiaga Uno) sudah berhenti. Tapi ketika pada mulai kampanye (capres/cawapres) dan sebagainya nanti bisa berbahaya bagi Sandi kalau dia bicara tentang pengentasan kemiskinan ketika nanti dibandingkan dengan di DKI belum terealisasikan dengan bagus," ujarnya.
Majunya Sandiaga Uno menjadi Capres di Pilpres 2019 mendatang, dia juga tak ingin memberi tanggapan yang gamblang. "Saya kira masyarakat akan melihat bahwa apa yang disampaikan di DKI belum terlaksana, masyarakat akan memberikan penilaian," ungkap dia.
"Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi saja. Sandi harus hati-hati menyampaikan kepada masyarakat tentang program-programnya untuk nasional karena di DKI saja kurang berjalan dengan baik," tuturnya.
Senada hal itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, hingga Sandiaga Uno tak lagi menjabat di Pemprov DKI Jakarta, semua program yang pernah diunggulkan saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta lalu belum juga berjalan dengan baik.
"Sampai hari ini belum ada yang jalan (Program Anies-Sandi), misalnya Ok Trip belum jalan, jalannya tersendat-sendat. Ok Oce gak keliatan itu, artinya ok oce itukan targetnya mencetak wirausahawan baru kan. Tapi faktanya apakah hari ini sudah ada yang tercetak wirausahawan yang baru, belum ada itu. Itu maksud saya. Terus Kartu jakarta pintar (KJP) plus mana, plusnya belum kelihatan kok. Contoh-contoh kayak gitu rumah dp 0 rupiah sampai hari ini belum tahu nasibnya gimana. Jadi sebetulnya belum ada yang berjalan dari program-program yang diunggul-unggulkan atau dulu menjadi harapan warga Jakarta. Tetapi sampai hari ini harapan warga Jakarta belum ada terpenuhi," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi Tagar, Senin (20/8).
Walaupun Sandiaga Uno tidak lagi menjadi Wakil Gubernur di DKI Jakarta, kata dia, program yang diunggulkan Anies-Sandiaga saat dikampanye Pilgub DKI Jakarta lalu masih harus terus dijalankan karena program tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Program itu harus dijalankan. Program itu sekarang masuk di RPJMD lima tahun. Kalau bicara RPJMD itu tinggal siapa yang melaksanakan. Sekarang pak Anies ditinggal Sandi otomatis bukan berarti programnya berhenti tidak. Itu tetap dijalankan. Siapa penggantinya itu harus dilanjutkan. Jadi gak harus karena pak Sandi pergi terus programnya terbengkalai gak juga," kata Gembong.
"Harusnya program itu tetap berjalan karena program itu sudah masuk dalam RPJMD, tinggal persoalan gayanya aja kan. Kalau kemaren begitu menggebunya pak Anies-Sandi menjalankan Ok Oce dan Oke Trip. Apakah penggantinya memiliki gaya yang sama kita belum tahu, persoalannya itu aja," ujar dia.
Dia menilai program yang diunggulkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat memimpin di DKI Jakarta, belum ada yang dapat dibanggakan. "Kalau selama 10 bulan pak Anies dan Sandi membawa Jakarta ke arah program yang diunggulkan sebenarnya belum ada yang bisa dibanggakan," ungkapnya.
Terpilihnya Sandiaga Uno menjadi Cawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2019, dia hanya menyerahkan kepada warga negara Indonesia untuk memilih siapa yang terbaik untuk memimpin Negara Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Kita kembalikan ke warga atau masyarakat Republik Indonesia. Kalau kira-kira terbaik membawa Indonesia ke arah yang lebih baik kenapa tidak. Tetapi kalau kira-kira tidak ada kemampuan ke arah lebih baik kenapa mesti dia itu aja. Kita kembalikan kepada warga yang punya hak pilih," tuturnya.
Berbeda dengan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria yang justru menilai program yang dicanangkan Sandiaga saat menjabat di Pemprov DKI Jakarta berjalan dengan baik. "Justru program itu berhasil. Kata siapa tidak berjalan dari target 200 ribu selama 5 tahun, belum setahun udah 48 ribu program Ok Oce. Jadi kami optimis program yang dicanangkan Anies-Sandi dapat berhasil. Anis-Sandi adalah pasangan gubernur dan wagub yang tidak hanya mengkampanyekan janjinya tapi juga merealisasikan janjinya," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dihubungi Tagar, Senin (20/8).
"Anies-Sandi delapan bulan memimpin jakarta banyak yang sudah direalisasikannya. Jadi justru kalau kita ingin jujur melihat fakta yang ada justru kepemilihan Anies-Sandi, Jakarta itu dapat merealisasikan janjinya itu termasuk program Ok Oce, DP 0 rupiah dulu di sindir dinyinyir, di underestimate oleh masyarakat. Ternyata di Pondok Kelapa DP 0 rupiah berhasil. Jadi apa yang tidak mungkin sudah dibuktikan dan direalisasikan di lapangan," kata dia.
Sementara majunya Sandiaga Uno menjadi Cawapres di Pilpres 2019 dan meninggalkan Jabatannya di Pemprov DKI Jakarta, mendapat perhatian dari Pengamat Politik Ray Rangkuti. Dia memandang jika pejabat tinggi di Indonesia dengan mudahnya meninggalkan jabatannya yang terdahulu, hal itu seperti memburu kekuasaan.
"Iya memang dia (Sandiaga Uno) belum sampai setahun sebenarnya, saya pikir besok-besok harus ada dibangsa ini tidak boleh meninggalkan pos sebelum misalnya setahun penuh. Jadi kalau gini terus repot, belum setahun wagub (wakil gubernur) tiba-tiba naik kelas. Jadi bupati misalnya tiba-tiba jadi gubernur. Itu seperti memburu kekuasaan. Bukan mengucilkan atau mengintimidasikan pejabat itu dan sudahlah gak sampai setahun mengimplimintasikan semua program," ujar dia.
Belum setahunnya Sandiaga Uno menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, kata dia perlu adanya aturan yang dikhususkan buat pejabat di Pemerintahan agar tidak mudah melepaskan jabatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu karena menurut dia mengenai kepatutan dan etika.
"Itu soal kepatutan dan etika. Memang gak ada aturan yang melarang. Tapi kepatutannya, kedua mungkin besok-besok kita perlu juga buat aturannya orang yang belum setahun menjabat diposisi tertentu tiba-tiba pindah ke yang lain. Padahal dia belum sempat merealisasikan semua janjinya-janjinya," tuturnya.
"Gak mungkin semua program berjalan selama satu tahun. Sehebat apapun pemimpin itu tidak mungkin dapat mewujudkan semua programnya selama setahun. Oleh karena itu perlu ke depan memikirkan pejabat negara itu tidak boleh meninggalkan jabatannya sebelum setahun," ungkapnya. []
