Yogyakarta - Mantan Ketua MPR Amien Rais sebelum Pemilu 2019 digelar sering menggelorakan gerakan rakyat atau people power. Muhammadiyah, organisasi massa yang pernah dipimpin Amien Rais, tidak sependapat dengan ajakan people power itu.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, senua pihak termasuk dua pihak yang berkontestasi harus menghormati pilihan rakyat. Muhammadiyah punya mekanisme dan perundang-undangan dalam berkontestasi.
Muhammadiyah bersikap, ketika ada hal-hal yang dianggap bermasalah atau persengketaan Pemilu, maka satu-satunya jalur yang ditempuh adalah langkah hukum atau langkah yang dijamin oleh konstitusi.
"Karena itu PP Muhammadiyah bersikap, ketika ada hal-hal yang dianggap bermasalah atau persengketaan Pemilu, maka satu-satunya jalur yang ditempuh adalah langkah hukum atau langkah yang dijamin oleh konstitusi," kata Haedar dalam keterangan pers "Damai Pasca Pemilu" di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik di Tiro Yogyakarta, Kamis 18 April 2019.
Haedar mempercayai masyarakat elit baik yang berada dalam konstestasi Pemilu tidak akan melakukan usaha mobilisasi massa yang dapat mencederai demokrasi. "Kami percaya segala persoalan sengketa Pemilu akan menggunakan jalur hukum," tegasnya.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais (tengah) bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari empat orang saksi salah satunya yaitu Amien Rais. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
Dia berpendapat, masyarajat sudah dewasa dalam menghgadapi persoalan sengketa Pemilu. "Kenapa? Karena bangsa ini sudah menjalani Lemilu selama 12 kali termausk yang sekarang. Kalau pun ada riak-riak dalam Pemilu itu bagian dari dinamika. Pemecah riak itu akan menggunakan jalur konstitusi," papar dia.
Muhammadiyah menyerukan perdamaian dalam menyikapi kondisi pasca Pemilu ini. PP Muhammadiyah mengajak semua pihak cooling down, menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari KPU.
Lebih lanjut, Haedar mengungkapkan, PP Muhammadiyah mengimbau masyarakat tidak terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count), exit poll, dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial, dan ruang publik.
Haedar mengatakan, quick count sebagai sebuah kerja ilmiah hasil-hasil survey merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati. "Tetapi itu (quick count) sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu,” tegasnya.
Di sisi lain, kata dia, PP Muhammadiyah mengimbau kepada para kontestan, tim sukses dan pendukungnya, tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif. Hal tersebut dapat menjadikan susana pasca Pemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif.
Haedar mengatakan, hasil perhitungan internal maupun dari luar seharusnya tidak dijadikan rujukan kemenangan. Patokan resmi mengenai hasil Pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU.
Di tempat yang sama, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mendesak KPU, Bawaslu, dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan dan independen. Tujuannya agar proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, objektif, dan seksama serta diumumkan tepat waktu. "Sehingga dapat diterima secara objektif semua pihak," ungkapnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan dapat menjaga situasi pasca Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya. "Pemerintah dan aparat harus bisa mengayomi seluruh warga dan komponen bangsa dengan berdiri tegak di atas kepentingan umum sebagaimana fungsi pemerintahan yang diberikan konstitusi," papar dia.
PP Muhammadiyah meminta kepada seluruh masyarakat segera kembali melakukan aktivitas sesuai profesi dan tugas masing-masing. "Mari bekerja dengan tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan saling bekerjasama untuk kemajuan bangsa," tandasnya.
Baca juga: Amien Rais Wacanakan People Power, Menpan Ryamizard: Ya Itu Orang Gila
