Indonesia
Muhammadiyah Sebut Ormas Tak Perlu Ikut Oposisi
Menurut Muhammadiyah, organisasi masyarakat (ormas) tidak perlu ikut-ikutan dalam proses politik dalam pembentukan formasi oposisi.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: dok Tagar)

Jakarta - Proses politik dalam pembentukan formasi oposisi maupun koalisi dalam pemerintahan tidak perlu melibatkan unsur organisasi masyarakat (ormas). Hal itu ditegaskan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

"Dalam kondisi seperti ini ketika ada oposisi untuk checks and balances (pengawasan dan keseimbangan) bagus-bagus saja, tetapi konstruksinya harus konstruksi partai politik jangan dibawa-bawa ke ormas," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis, 18 Juli 2019.

Wacana parpol yang ingin bergabung dengan koalisi pemerintah dan memilih berada dalam kubu oposisi merupakan hak politik yang harus dihargai, sepanjang memiliki komitmen memajukan Indonesia.

"Begitu juga bagi yang memiliki mandat, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin tentu sikap politik yang positif ini harus dijadikan modal politik untuk membangun Indonesia," kata Haedar.

Meski demikian, ormas manapun tidak memiliki ruang untuk masuk dalam wacana oposisi maupun koalisi. Sebab, hal itu merupakan ranah kontestasi dan fungsi partai politik beserta tokoh-tokoh politik.

Keliru kalau ada pihak-pihak yang ingin membawa ormas pada proses politik entah itu konteksnya koalisi maupun oposisi karena ormas manapun itu posisinya tidak di situ," kata Haedar.

Haedar juga berharap setelah Pilpres dan Pileg 2019 tidak ada lagi polarisasi di tengah masyarakat, termasuk sengketa-sengketa pemilu yang tidak berkesudahan karena akan membuat Bangsa Indonesia stagnan dan tidak produktif.

"Rekonsiliasi dan lain sebagainya harus kita apresiasi sebagai bagian dari kehendak membangun Indonesia milik bersama," kata dia.[]

Berita terkait
0
Isu Jadi Mobil Presiden, Kisah Jokowi dan Innova
Kedekatan Jokowi dengan Toyota Kijang tentunya bukan hal baru baginya, khususnya Kijang Innova.