Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta pemerintah berhati-hati menyelesaikan permasalahan terkait Papua, termasuk peristiwa yang terjadi di Malang, Surabaya, Manokwari, dan sejumlah tempat lainnya.
Pemerintah diharapkan mencari cara lain disamping melibatkan aparat keamanan.
"Pemerintah hendaknya menggunakan berbagai pendekatan, tidak hanya keamanan dan militer," kata Mu'ti saat dihubungi dari Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019 seperti dilansir dari Antara.
Selain meminta masyarakat mempercayakan penanganan masalah pada pemerintah, ia berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan berbagai infromasi yang menyesatkan terkait permasalahan Papua di berbagai daerah.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini akibat ulah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang punya kepentingan merusak persatuan dan kesatuan.
"Ada yang sengaja memanfaatkan masalah Papua untuk kepentingan separatisme dengan memancing sentimen dan permusuhan rasial, primordialisme agama, dan antar-golongan," tuturnya.
Pada Senin, 19 Agustus 2019, warga Papua menggelar aksi protes atas tindakan persekusi dan rasialisme yang dilakukan oleh ormas dan oknum aparat keamanan, terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.
Aksi dilakukan dengan cara memblokade sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari yaitu, Jalan Trikora Wosi Jalan Yos Sudarso, dan jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.
Mereka membakar ban bekas, meletakan ranting pohon, melemparkan pecahan botol, serta merobohkan papan reklame dan tiang lampu lalu lintas yang berada di pinggir jalan Yos Sudarso.
Massa juga melakukan aksi membakar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat sebagai bentuk reaksi memprotes tindakan persekusi dan rasialisme di sejumlah daerah di Indonesia. []
