Vokasi Kemdikbud

Muhadjir Effendy: Pemerintah Jamin Pengelolaan Dana Haji Berjalan Baik

Menko PMK mengatakan, pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (Foto:Tagar/Kemenko PMK)

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 M. Sehingga Ini, merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji di masa pandemi.

Keputusan itu, tentu membuat daftar tunggu calon jamaah haji menjadi lebih lama. Sebagaimana penjelasan dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu bahwa jumlah waiting list per hari ini sudah mencapai 5.017.000 orang.

Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya

Setidaknya memerlukan waktu setidaknya 22 tahun jika per tahun kuota haji Indonesia misalkan 220.000 orang. Tetapi, sekali lagi peniadaan pelaksanaan haji tahun ini harus dilihat sebagai ihtiar untuk menjaga keselamatan para calon jemaah haji.

Selanjutnya Menko PMK mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan keuangan haji. Perlu diketahui bahwa dana calon jemaah haji hingga hari ini mencapai Rp150 Triliun dan dikelola dengan sangat baik. 

Betul bahwa ada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan. Diera keterbukaan sekarang ini orang dengan mudah menyebarkan kabar miring. Di antaranya ada kabar yang menyebut dana haji saat ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dalam rangka pengendalian dan koordinasi dan memastikan kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy langsung mengunjungi Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Menara Bidakara 1, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/6).

"Pagi ini, saya berkunjung, bersilaturahmi ke Kantor BPKH. Di samping bersilaturahmi tentu saja juga ingin mendalami seluk beluk pengelolaan dana haji yang ada di sini," tegasnya usai kunjungan.

Dalam kunjungannya, Menko PMK yang didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Agus Sartono diterima langsung oleh Ketua BPKH Anggito Abimanyu, Anggota Dewan Pengawas BPKH Suhaji Lestiadi, dan jajaran BPKH dan Dewan Pengawas BPKH.

Dari kunjungannya itu dan mencermati laporan yang disampaikan Kepala BPKH, Menko PMK memastikan pengelolaan dana haji oleh BPKH telah berjalan dengan sangat baik. 

"Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman,' tandasnya.

Muhadjir pun menegaskan, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji sepenuhnya tidak benar. BPKH, sebut dia, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Baca juga :

"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tandasnya. .

Menko PMK menjelaskan, tidak diberangkatkannya jamaah haji Indonesia untuk tahun ini mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai.

"Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya," tandasnya.

Dia mengatakan, meskipun pilihan yang harus diambil pahit dan tidak menyenangkan, tetapi keputusan itu demi kebaikan masyarakat.

"Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala," sebutnya. []

Berita terkait
Menko PMK: 60 Persen Penduduk RI Usia Produktif
Menko PMK menjelaskan, saat ini jumlah penduduk usia produktif angkatan kerja sebanyak 138 juta orang atau 60% dari jumlah penduduk Indonesia.
Menko PMK Minta Solidaritas Palestina Tak Digelar Berlebihan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy minta masyarakat tak berlebihan menggelar aksi terhadap Palestina.
Menko PMK: Cegah Hipertensi Lewat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Menko PMK mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian khususnya hipertensi melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
0
Indonesia-Prancis Perkuat Kerja Sama Sektor Kelautan Perikanan
Indonesia dan Prancis, memperkuat kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut.