MPR Minta Pengurangan Anggaran Kementan Dikaji Lagi

Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyebutkan, refocusing anggaran untuk menghadapi corona dengan mengurangi anggaran Kementan perlu dikaji ulang.
Bambang Soesatyo (Bamsoet) ditemui Tagar usai pementasan ulang Panembahan Reso di Ciputra Artpreneur Jakarta, Jum\\'at malam, 24 Januari 2020. (Foto: Eno Suratno Wongsodimedjo)

Jakarta - Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyebutkan, refocusing anggaran untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang salah satunya dengan mengurangi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sekitar Rp 3,6 triliun, harus ditinjau ulang. Menurutnya, beban berat yang akan dihadapi Kementan untuk mewaspadai ketersediaan pangan dapat menjadi salah satu ekses pandemi Covid-19.

"Food and Agriculture Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) mengingatkan berbagai negara dunia bahwa pandemi Covid-19 bisa menyebabkan krisis pangan dunia, baik dalam hal ketersediaan maupun harga yang melonjak tajam. Hal ini lantaran terganggunya aktivitas tenaga kerja dan rantai pasokan," ucap Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 14 April 2020.

Baca Juga: Bamsoet Bicara PHK di Masa Pandemi Virus Corona

Jangan sampai  keluar dari krisis Covid-19, kita memasuki krisis baru berupa krisis pangan.

FAO memprediksi jika berbagai negara tak melakukan antisipasi sejak dini, krisis pangan besar kemungkinan mulai terasa pada Mei dan Juni mendatang. Untuk itu menurut Bamsoet, tak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga dua tahun ke depan menjelang situasi dunia kembali normal.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, selain untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, pemerintah juga perlu mendukung penguatan peran Kementan sebagai lembaga negara yang berada di garis depan menjaga rantai pasokan pangan nasional.

"Jangan sampai ketika berhasil keluar dari krisis kesehatan pandemi Covid-19, Indonesia justru malah memasuki krisis baru berupa krisis pangan," ujar Bamsoet.

Politisi yang pernah menjadi wartawan ini mengatakan, Vietnam dan Thailand sebagai dua negara pemasok komoditi beras di Asia Tenggara, sudah mulai menangguhkan ekspornya. "Begitupun Rusia yang menahan ekspor gandum. Mereka sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Tak menutup negara lain yang selama ini memiliki keunggulan di komoditas pangan akan turut melakukan hal serupa," kata Bamsoet.

Untuk itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini meminta Kementan justru diperkuat. Dengan begitu, hal itu bisa mendorong para petani dan industri pangan lebih bergeliat.

Terlalu berisiko jika Indonesia hanya mengandalkan impor.

Ketua MPR  menyebutkan, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bagi bahwa sudah waktunya Indonesia berdaulat di bidang pangan. Hal itu agar tidak terus mengandalkan impor dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Baca Juga: Ketua MPR Minta KPK Fokus ke Kasus Jiwasraya 

"Terlalu berisiko bagi bangsa dengan penduduk sekitar 267 juta jiwa jika hanya mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Kejadian pandemi Covid-19 menjadi tantangan Kementan untuk menata kembali target kinerjanya mewujudkan kedaulatan pangan," ucap Bamsoet.[]

Berita terkait
Ketua MPR Minta KPK Tidak Ganggu Ekonomi Nasional
Ketua MPR menyebut perizinan kerap menimbulkan praktik suap. Namun, dalam pelaksanaanya KPK diminta tidak mengganggu perekonomian nasional.
Ketua MPR Minta KPK Fokus ke Kasus Jiwasraya
Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong KPK usut tuntas kasus jiwasraya.
Warning Wakil Ketua MPR Soal Penghapusan UN
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mendukung penghapusan Ujian Nasional jika tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelajar.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.