Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar pihak pemerintah daerah (Pemda) tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau new normal. Menurutnya, perlu ada evaluasi dan pertimbangan melihat situasi saat ini dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Moeldoko menilai, pemerintah daerah harus benar-benar melakukan kajian secara mendalam dan akurat sebelum mengambil langkah untuk melonggarkan suatu daerah dari wabah virus corona. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di masyarakat.
"Maksudnya, terhadap daerah yang akan melakukan pelonggaran, menuju new normal, supaya betul-betul memperhatikan masalah waktu dengan sebaiknya. Tidak grasak-grusuk, tapi juga harus didukung data yang akurat," kata Moeldoko dalam Webinar bertajuk 'Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru', yang digelar secara virtual, pada Selasa, 23 Juni 2020.
Menurutnya, sebelum keputusan pelonggaran diambil Pemda perlu melakukan beberapa kajian mulai dari memantau perkembangan penyakit, hingga sarana dan prasarana untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan wabah di lingkungan sekitar.
"Bagaimana persoalan epidemiologisnya, bagaimana pengawasan perkembangan penyakit, bagaimana melakukan kesiapan di daerah terkait sarana dan prasarana kesehatan terpenuhi atau tidak," tutur mantan Panglima TNI tersebut.
Terkait hal ini, ia menekankan pemerintah daerah perlu terus menerus mengingatkan masyarakat agar menjaga protokol kesehatan. Karena baginya, protokol kesehatan wajib diterapkan disituasi saat ini.
"Tetap disiplin mengenakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan semaksimal dan mungkin untuk tidak berada di dalam kerumunan," ujar Moeldoko.
Ilustrasi Car Free Day seusai kebijakan pelonggaran PSBB atau PSBB transisi dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk melihat kondisi beberapa daerah yang sudah tidak lagi menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Hal itu dinyatakan Jokowi saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo di Istana Merdeka, Jakarta.
"Beliau (Presiden) meminta penjelasan tentang kondisi terakhir dalam kaitannya dengan pengurangan PSBB di beberapa daerah. Intinya apakah masih terkendali atau tidak," kata Muhadjir usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.
Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 saat ini mengungkapkan penyebaran Covid-19 di Indonesia masih dalam tahap terkendali. Tak hanya itu, lanjut Muhadjir, penanganan penyebaran tersebut menurutnya masih terus diupayakan secara maksimal.
Baca juga: Longgarkan PSBB, 3 Provinsi Disorot Presiden Jokowi
Muhadjir menyatakan Presiden Jokowi memberikan perhatian besar bagi beberapa provinsi yang saat ini diketahui memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang masih tinggi. Ketiga provinsi itu diantaranya Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
"Beliau memberi arahan bagaimana supaya betul-betul bisa segera diatasi wilayah-wilayah ini terutama Jawa Timur. Beberapa arahan tadi saya kira akan segera kita tindak lanjuti," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. []
