Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan memesan 100 unit mobil listrik untuk digunakan sebagai kendaraan dinas pejabat eselon I dan eselon II Kemenhub. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
"Iya, akan menggunakan mobil listrik, tetapi kita belum menetapkan tipe mobilnya, akan ada 100 mobil yang dipesan. Eselon I dan eselon II di Kementerian perhubungan akan menggunakan mobil ini," kata Menhub Budi Karya di Bandara International Soekarno-Hatta, Tangerang, dikutip dari Antara, Selasa, 28 Januari 2020.
Budi Karya mengatakan bahwa pejabat harus menjadi contoh bagi masyarakat, khusunya dalam hal peralihan ke kendaraan yang berjangka panjang dan ramah lingkungan.
"Saat ini belum terlalu banyak jumlah kendaraan listrik, kurang dari 5 persen. Tapi kalau para pejabat melakukan intensif, dimulai dari pejabat negara, saya pikir ini akan cepat sekali perkembangannya," ujar Menhub.
Saat ini pemerintah juga terus menggandeng kementerian dan pihak terkait untuk bisa mengembangkan ekosistem kendaraan berbasis listrik. Beberapa infrastruktur pendukung juga terus dikembangkan seperti stasiun pengisian daya, regulasi mobil listrik dan pajak atau insentif kendaraan listrik.
"PLN sudah bersedia untuk memfasilitasi charger di banyak tempat. Kalau dari kemenhub akan memberikan perizinan dengan cepat. Lalu Kemenkeu mungkin memberikan yang berkaitan dengan tax (pajak). Jadi saya pikir dengan kolaborasi dari berbagai pihak ini, ke depannya akan menjadi lebih baik," katanya.
Sebelumnya, Grab Indonesia resmi meluncurkan GrabCar Elektrik di Grab Pick-up Point, Gate 2 Terminal 3, Bandara International Soekarno-Hatta, Senin (27/01/2020). Bandara Soetta akan menjadi titik awal operasional taksi listrik yang jumlahnya 20 unit. Grab mengklaim bahwa taksi listrik ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. []
