Pematangsiantar - Salah seorang pelaku usaha di Kawasan Danau Toba, Edward Tigor Siahaan menyatakan kegeramannya atas tindakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang meminta bantuan ke perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.
Pria yang juga pemilik Piltik Coffee dan Homestay di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, itu menegaskan bahawa secara umum warga Danau Toba, aktivis lingkungan, khususnya wisatawan benci dengan perusak alam dan lingkungan. Karena para perusak alam dan lingkungan itu menghambat kemajuan pariwisata Danau Toba.
"Jadi kalau pemerintah meminta perusahaan-perusahaan perusak itu membantu pelaku UMKM wisata Danau Toba adalah tindakan sinting. Itu ibarat pemerkosa diberi kesempatan memberi mahar kepada ibu korban. Apa tidak ada lagi ide kreatif yang solutif dari pemerintah?" katanya dihubungi, Rabu, 17 Juni 2020.
Pria yang juga seorang fotografer ini menegaskan, dirinya tidak tahu seperti apa konkret permintaan Gubernur Sumut terhadap perusahaan-perusahaan dimaksud.
Tapi seharusnya, ujar dia, gubernur meminta semua usaha yang tidak ramah lingkungan dan musuh pariwisata harus setop beroperasi di Danau Toba.
"Lalu gubernur dan warga Danau Toba merayakannya dan itu dibuat sebagai materi promosi. Dampak Covid-19 kepada Danau Toba menjadi positif. Danau Toba kembali sehat, bersih, dan asri. Itulah harusnya dilakukan pemerintah," tukasnya.
Edward lantas menegaskan sikapnya menolak kebijakan Gubernur Sumut untuk meminta bantuan ke perusahaan perusak lingkungan di Kawasan Danau Toba.
"Kami bukan pengemis. UMKM bisa mandiri. Bila Danau Toba dikembalikan asri, kami yakin wisatawan akan banyak datang, pasca covid. Semua sektor pariwisata akan maju," ujarnya.
Ketua Jendela Toba Mangaliat Simarmata juga menyesalkan sikap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang meminta bantuan dari perusahaan-perusahaan yang selama ini sangat jelas berandil kuat merusak ekosistem di Kawasan Danau Toba.
Bagaimana kita memahami sikap Gubsu seperti itu yang terkesan kompromi dengan perusahaan-perusahan perusak ekosistem KDT
Seperti PT Toba Pulp Lestari yang sangat masif terus merusak hutan penyangga di Kawasan Danau Toba, PT Aquafarm Nusantara yang kini menjadi PT Regals Springs Indonesia, dan PT Sari Tani Pemuka sebagai pencemar air Danau Toba.
Menurut Mangaliat sudah banyak penelitian yang membuktikan pengerusakan dan pencemaran yang dilakukan perusahaan-perusahan dimaksud.
"Anehnya, Gubernur Sumatera Utara justru meminta bantuan untuk meringankan beban pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Danau Toba karena Covid-19 kepada perusahaan-perusahaan tersebut," kata Mangaliat, Rabu, 17 Juni 2020.
Padahal menurut dia, Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sudah beberapa kali datang berkunjung ke Kawasan Danau Toba dan sudah sangat jelas menyatakan akan meninjau ulang keberadaaan perusahaan-perusahaan tersebut dalam mewujudkan destinasi pariwisata internasional atau Bali Kedua.
"Pernyataan Bapak Presiden dan Bapak Luhut Panjaitan ini sudah berapa kali diberitakan berbagai media. Jadi bagaimana kita memahami sikap Gubsu seperti itu yang terkesan kompromi dengan perusahaan-perusahan perusak ekosistem KDT. Oleh itu kami meminta kepada Gubsu agar mengurungkan niatnya tersebut," tukas Mangaliat.
Mangaliat menyampaikan apresiasinya terhadap niat baik Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk membantu meringankan beban para pelaku UMKM di Kawasan Danau Toba.
"Akan tetapi dari perusahaan-perusahan yang ramah lingkunganlah, terutama buat perusahaan-perusahaan yang ada di Sumut," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi mengumpulkan sejumlah perusahaan di Medan pada Senin, 15 Juni 2020.
Perwakilan 10 perusahaan hadir, yaitu PT Aquafarm Nusantara, PT Toba Pulp Lestari, PT Merek Indah Lestari, PT Bajradaya Sentranusa, dan PT Inalum.
Kemudian, PT Sari Tani Pemuka, PT Allegrindo Nesantara, PT Dairi Prima Mineral, PT Perhotelan Surya Niagara, dan PT Medco Geopower.
Dalam pertemuan, Edy meminta perusahaan-perusahaan itu memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di Kawasan Danau Toba yang terdampak pandemi Covid-19.[]
