Pesisir Selatan - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), merapat ke petahana dengan menawarkan posisi bakal calon wakil bupati dalam menyonsong Pilkada 2020.
Kecenderungan merapat ke kubu petahana bupati memang ada. Mudah-mudahan ada kepastian dari DPP di Juli ini.
Namun, persetujuan tersebut masih menunggu restu DPP PKS. Hal itu dibenarkan Ketua DPD PKS Pessel Febi Rifli. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) dari DPP hingga kini belum kunjung turun.
Meski begitu, kata Febi, komunikasi secara intensif dengan calon bupati petahana dan Partai Nasdem tetap dilakukan. "Kecenderungan merapat ke kubu petahana bupati memang ada. Mudah-mudahan ada kepastian dari DPP di Juli ini, mengingat pendaftaran pada September," katanya kepada Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.
Dalam Pilkada 2020 ini, DPD PKS Pessel memutuskan untuk mengusung kadernya sebagai bakal calon wakil bupati yang akan berpasangan dengan petahana bupati.
Dari hasil kesepakatan, DPD PKS mengajukan 5 nama, termasuk dirinya ke DPP guna mendapat persetujuan. Namun jika tidak direstui, partai sejak awal telah menyiapkan opsi lain. Sebab, segala kemungkinan masih bisa terjadi.
"Pergerakan partai politik di Pessel untuk membangun koalisi sampai kini tetap terbuka lebar. Kondisnya masih sangat dinamis. Jadi, apa saja bisa terjadi dengan kondisi saat ini," katanya.
Febi mengatakan, merapat pada petahana bukanlah pilihan satu-satunya. Jika rencana koalisi dengan petahana tidak menemui kesepakatan, partai siap mengusung kader untuk maju sebagai bakal calon bupati.
Apalagi, hubungan PKS dengan seluruh partai politik di Pessel masih sangat baik. Komunikasi lintas partai masih saja terus berlanjut. Bahkan, juga intens melakukan silaturahmi dengan para bakal calon dari non partai.
Pertimbangan lainnya adalah PKS masuk dalam 5 besar partai pendulang suara terbanyak di Pessel di ajang pemilihan legislatif (Pileg) April 2019 dengan perolehan 5 kursi di DPRD.
"Beberapa di antaranya memang sudah bersilaturahmi dengan kita. Mereka semua adalah putera terbaik daerah, dengan berbagai latar belakang dan kompetensi," katanya.
Kendati demikian, opsi itu harus melalui mekanisme yang ada di tubuh partai. DPD hanya berhak mengusulkan opsi tersebut. Keputusan tertinggi tetap berada di tangan DPP.
Seperti diketahui, Pelaksanaan Pilkada serentak bakal digelar pada 9 Desember 2020. Selain Pessel, Pilkada kali ini diikuti 12 kabupaten dan kota ditambah satu provinsi. Adapun 12 kabupaten dan kota itu antara lain Kabupaten Sijunjung, Pasaman.
Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok. Kabupaten Solok Selatan, 50 Kota, Agam dan Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. []
