Pesisir Selatan - Rencana penggunaan hak interpelasi menyoal bengkalai pembangunan gedung baru RSUD M Zein Painan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), terus bergulir.
Jika usulan itu disepakati, maka akan segera diparipurnakan.
Hal itu dinyatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Pessel Novermal Yuska. Pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan berbagai fraksi di parlemen. Bahkan, telah ada sejumlah fraksi yang membuat usulan ke Badan Musyawarah (Bamus) dewan.
"Prinsipnya kami setuju, namun kami berharap Bupati Hendrajoni dapat berinisiatif menyampaikannya, tanpa harus melalui hak interpelasi," katanya kepada Tagar, Senin, 6 Juli 2020.
Jika dalam waktu dekat, setidaknya Juli hingga Agustus, bupati masih belum menyampaikan hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), secara otomatis hak interpelasi bakal terlaksana.
Sebab, Bupati Pessel Hendrajoni dalam waktu dekat bakal cuti untuk persiapan Pilkada serentak. Sedangkan publik butuh kejelasan soal hasil audit. Apalagi, saat ini sebagian fraksi telah membuat usulan ke Bamus dewan.
"Jika usulan itu disepakati, maka akan segera diparipurnakan. Nanti kami di Fraksi PAN menunggu penguatan dalam paripurna, tapi dari informasi yang saya terima dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati tengah menyiapkan laporan hasil audit BPKP," katanya.
Terpisah, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Pessel, Daskom menegaskan, partainya setuju dengan hak interpelasi tersebut. Sebab, bertanya itu merupakan hak legislatif sebagai perpanjangan lidah rakyat di parlemen, utamanya menyangkut persoalan pembangunan.
"Kami ikut dalam hal ini. Ini kan hak dewan. Pokoknya sebagai wakil rakyat tentunya kami siap," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi PAN DPRD Pessel bakal menggagas hak interpelasi pembangunan gedung baru RSUD M Zein Painan. Sebab, hingga kini tidak ada kejelasan bupati soal kelanjutan pembangunannya. Padahal, hasil audit BPKP Perwakilan Sumbar telah keluar.
"Ini sudah kami bicarakan di internal fraksi. Pembangunan tidak boleh berhenti atau dihentikan. Dia harus tetap berjalan. Jadi, dalam waktu dekat ini kami gelar hak interpelasi," kata Novermal.
Menurutnya, bupati harus memberikan kejelasan, apakah pembangunan gedung baru Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu dilanjutkan atau tidak. Apalagi, pembangunannya dipayungi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Selain itu, lanjutnya, pembangunan gedung baru itu merupakan program strategis bupati sebelumnya yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumber. Lebih dari itu, sektor kesehatan adalah salah satu urusan wajib yang tidak bisa diabaikan.
"Sebenarnya saya sudah lama ingin mempertanyakannya, tapi karena bupati beralasan masih menunggu hasil audit, makanya selama ini saya masih menahan diri," katanya.
Bupati Hendrajoni menyatakan siap menghadapi hak interpelasi. Dirinya mengaku tidak pernah menghentikan pembangunan gedung baru itu secara sepihak, namun hanya menunda pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada PIP.
Ia menyampaikan, penundaan pembayaran dikarenakan ada sesuatu yang salah dalam pengambilan kebijakan terhadap pinjaman. Apalagi ketika itu, masa jabatan bupati sebelumnya hampir habis, sehingga tidak diperbolehkan melakukan pinjaman.
"Nanti akan saya beberkan semuanya. Saya tidak ingin ini menjadi polemik yang berkepanjangan," sebutnya usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
Seperti diketahui, pembangunan gedung baru RSUD M Zein đibiayai melalui pinjaman pemerintah daerah pada PIP sebesar Rp99 miliar, dengan tenor selama 5 tahun. Dari jumlah itu, Rp96 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik gedung.
Sedangkan sisanya yang Rp3 miliar dipakai untuk pembelian peralatan kesehatan. Pelaksanaan proyek fisik mulai dilakukan pada 2015 dan ditargetkan selesai pada 2017. Akan tetapi, pada 2016, kegiatan pembangunan berhenti.
Sampai saat ini, progres pembangunan fisik gedung sudah mencapai 80 persen. Sedangkan pinjaman yang terserap dari PIP masih sekitar Rp32 miliar. "Harusnya sudah lunas, tapi dalam waktu dekat ini saya akan sampaikan semua pada dewan, termasuk rekomendasi hasil audit dari BPKP," kata Bupati. []
