Jakarta - Anak muda yang sukses dalam berbisnis dan berhasil mendirikan usaha rintisan (startup business), menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) jangan didorong masuk ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi menteri.
"Kalau menteri itu banyak orang mau, kalau menjadi enterpreneur tidak banyak. Jadi justru anak-anak muda yang sukses di bisnis jangan didorong jadi birokrat di pemerintah," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019, dikutip dari Antara.
JK mencontohkan Nadiem Anwar Makarim, pendiri dan CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau lebih dikenal dengan Go-jek, salah satu anak muda yang berhasil dalam dunia bisnis.
Baca juga: Menteri Muda Pilihan Jokowi Tak Hanya dari Parpol
Nadiem dinilai lebih dibutuhkan untuk bergerak di bidang bisnis. Selain itu, belum tentu memiliki kemampuan birokrat apabila masuk ke pemerintahan.
Bukan berarti orang yang baik di satu bidang, itu bisa menguasai bidang lain. Menurut saya generasi muda seperti dia justru dibutuhkan di bisnis karena tidak mudah mencari orang seperti Nadiem yang bisa bagus di Indonesia dan bagus di luar negeri.
Nadiem Makarim bersama jajaran direksi Go-Jek menemui Wapres JK untuk berdiskusi mengenai pengembangan sistem transportasi di Provinsi DKI Jakarta. Ia mengatakan, pertemuan itu membahas upaya Go-Jek membantu sistem moda transportasi di ibu kota.
Komposisi Kabinet Harus Terbagi Rata
Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengatakan, partai politik koalisi dengan suara terbanyak di DPR RI pasti akan mendapat jumlah kursi menteri yang cukup di Kabinet Kerja Jilid II.
"Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar juga tentu mendapat di Kabinet yang memadai. Tapi kan tentu juga ada aturan-aturan dan kewajarannya," katanya.
Banyaknya lobi-lobi dari parpol mengenai rencana penyusunan menteri di kabinet baru, JK mengatakan hal itu wajar dilakukan, karena tujuan utama dalam politik adalah meraih kekuasaan.
Jadi memang tujuannya ikut pemilu, capek-capek berkampanye, itu untuk kekuasaan. Kalau pada ujungnya tidak mendapat kursi, ya dia tidak mencapai tujuannya.
Sebelumnya, JK pernah mengatakan komposisi menteri di kabinet setidaknya harus terbagi rata dari kalangan parpol pendukung dan profesional. Bahkan, tidak sedikit tokoh dari kalangan partai politik adalah pelaku profesional.
Baca juga: Voxpol: Mustahil Parpol Tidak Minta Jatah Menteri
Keberadaan perwakilan partai politik juga diperlukan di kabinet sebagai menteri, selain bekerja di balik kursi parlemen.
"Wajar saja, dimana pun terjadi itu. Kalau parpol itu, disamping mendukung di DPR, juga bekerja bersama di kabinet. Itu wajar saja," kata mantan ketua umum Partai Golkar itu.
JK menilai wajar, jika Jokowi memberikan "jatah" posisi menteri kepada partai politik koalisi, yang telah mendukungnya hingga memenangi Pilpres 2019. []
