Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan proses pembangunan infrastruktur ibu kota baru Republik Indonesia (RI) terbagi menjadi tiga kluster proses persiapan dan pembangunan.
Pertama, kata Basuki, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan tahun 2020.
Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK (Gelora Bung Karno)
Kedua, lanjut dia, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 kita mulai pembangunanan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada. Ketiga dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan.
"Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi GBK (Gelora Bung Karno), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat," kata Menteri Basuki di Istana Negara pada Senin, 26 Agustus 2019, dikutip dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.
Menurut dia, pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik, sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.
Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan memakan waktu empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun, 19 persen akan berasal dari APBN, terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Konstruksi pembangunan infrastruktur, kata Basuki, memakan 3-4 tahun untuk jalan air waduk sanitasi dan gedung-gedung. Sehingga target 2024, sudah dapat memulai pergerakan ke Ibu Kota baru.
"Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” ucapnya. []
