TAGAR.id, Kingston, Jamaika - Pada Senin pagi (11/3/2024), Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, berangkat ke Jamaika untuk bergabung dengan para pemimpin Karibia dalam membahas solusi terhadap kekerasan politik di Haiti dan penyediaan bantuan kemanusiaan yang mendesak bagi rakyatnya.
Dalam jumpa pers Senin (11/3/2024), Matthew Miller, Juru bicara Departemen Luar Negeri, mengatakan, “Jadi Menlu berada di Kingston, Jamaika hari ini untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi CARICOM mengenai Haiti untuk mengupayakan kompromi terkait kebuntuan politik yang sedang berlangsung yang mengancam warga dan keamanan negara itu.”
Komunitas Karibia, yang dikenal sebagai CARICOM, sebuah aliansi negara-negara Karibia, telah menyatakan bahwa pembicaraan akan difokuskan pada stabilitas keamanan di Haiti serta penanggulangan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.
CARICOM telah secara aktif terlibat dalam pembicaraan dengan para pemangku kepentingan Haiti, termasuk Perdana Menteri Ariel Henry, dalam upaya mencari solusi.
Pada hari Minggu (10/3), militer Amerika Serikat melakukan evakuasi personel kedutaan dari Haiti dan menambah pasukan untuk meningkatkan keamanan. Tindakan ini menunjukkan indikasi kekacauan di Haiti, di mana kekerasan geng telah memaksa ratusan ribu orang untuk mengungsi dan mengancam stabilitas pemerintah.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa situasi keamanan saat ini di Haiti tidak dapat diprediksi dan berbahaya, sementara kemampuan kedutaan AS untuk memberikan bantuan kepada warga AS sangat terbatas.
Peringatan Perjalanan Departemen Luar Negeri AS untuk Haiti tetap berada pada Tingkat Empat: Jangan bepergian ke Haiti sejak Juli 2023.
"Sejak tanggal 27 Juli 2023, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Port-au-Prince, ibu kota Haiti, telah diberikan status Ordered Departure. Penyesuaian selama masa ini bukanlah hal yang aneh dan juga tidak mengindikasikan adanya perubahan dengan sikap kami secara keseluruhan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, kepada VOA.
Letak geografis Jamaika (Sumber: freeworldmaps.net)
Kondisi Keamanan dan Kemanusiaan di Haiti Mengkhawatirkan
Pada 3 Maret, Haiti mendeklarasikan status darurat menyusul serangan geng terhadap penjara utama di ibu kota Port-au-Prince, Haiti. Saat itu, Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry, berada di Kenya, sedang mengkonfirmasi kesepakatan untuk misi penjaga perdamaian yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani kekerasan geng di Haiti.
Geng-geng tersebut menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Henry. Dia dilaporkan berada di wilayah Amerika Serikat di Puerto Rico.
Di tengah meningkatnya kekerasan geng di Port-au-Prince, pemerintah Haiti telah memperpanjang keadaan darurat hingga 3 April dan jam malam diperpanjang hingga 11 Maret.
Menurut kantor Organisasi Internasional untuk Migrasi di Haiti, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng bersenjata telah menyebabkan lebih dari 360.000 orang di seluruh Haiti mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Dana Anak-Anak PBB, atau UNICEF, telah memperingatkan bahwa layanan sosial penting di Haiti berada di ambang kehancuran, dan respons kemanusiaan yang diandalkan oleh jutaan anak-anak dan warga sipil terganggu secara signifikan.
Pasukan keamanan mengamankan kawasan di ibu kota Port-au-Prince pasca serangan oleh kelompok geng di Haiti (9/3/2024). (Foto: voaindonesia.com/AP)Proses Transisi Politik
Henry dilantik sebagai Presiden Haiti bukan melalui proses pemilihan, melainkan karena insiden pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada tahun 2021. Meskipun awalnya berjanji untuk mengundurkan diri pada awal Februari, Henry kemudian menekankan perlunya memulihkan keamanan sebelum menyelenggarakan pemilu yang adil dan bebas.
Pada 29 Februari, Komunitas Karibia (CARICOM) menyatakan bahwa Perdana Menteri Haiti telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada 31 Agustus 2025. CARICOM juga mengumumkan niatnya untuk mengirim tim penilai pada 31 Maret tahun ini untuk mengevaluasi kebutuhan pemilu, dengan tujuan mendukung perencanaan dan pembentukan institusi pemilihan yang relevan.
Amerika Serikat telah meminta Henry untuk segera melakukan reformasi politik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
“Seiring dengan semakin buruknya situasi di lapangan, kami dan CARICOM terus menyerukan kepada para pemangku kepentingan, termasuk perdana menteri, untuk memberikan konsesi demi kepentingan rakyat Haiti,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller.
“Kami tidak menyerukan atau mendorong Perdana Menteri Ariel Henry untuk mengundurkan diri; namun, kami mendesaknya untuk mempercepat proses transisi menuju struktur pemerintahan yang efektif dan inklusif. Struktur ini diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah untuk membantu negara dalam mempersiapkan misi dukungan keamanan multinasional untuk mengatasi situasi keamanan yang sulit dan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil,” tambah Miller.
Misi Dukungan Keamanan Multinasional
Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar $200 juta untuk mendukung Misi Dukungan Keamanan Multinasional di Haiti. Pengerahan misi tersebut diharapkan akan memperkuat Kepolisian Nasional Haiti dalam menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.
Pada bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Blinken, dalam sebuah acara di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri G-20 di Rio de Janeiro menyatakan bahwa AS akan mengalokasikan dana untuk mendukung Kepolisian Nasional Haiti dalam aspek perencanaan, intelijen, kapasitas pengangkutan udara, komunikasi, serta peralatan dan layanan medis.
Blinken mengatakan bahwa geng-geng telah menguasai 80% ibu kota, Port-au-Prince dan kelompok bersenjata menggunakan kekerasan seksual serta pemerkosaan untuk mengintimidasi penduduk.
Komitmen baru ini merupakan kelanjutan dari alokasi sebelumnya sebesar $189 juta sejak Juli 2021, yang ditujukan untuk pelatihan dan penyediaan peralatan bagi angkatan kepolisian.
Tidak hanya itu, Amerika Serikat telah menyumbangkan lebih dari $300 juta untuk mendukung program makanan, pasokan air bersih, layanan kesehatan, layanan bagi penyintas kekerasan berbasis gender, serta bantuan kemanusiaan lainnya selama tiga tahun terakhir. (im/lt)/voaindonesia.com. []