Pandeglang - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Prof Mahfud MD, menyebut bahwa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI tidak cocok berada di Indonesia dan harus dibubarkan karena mereka selama ini menginginkan negara khilafah.
Menurut Mahfud memang pada zaman Nabi kepala negaranya harus beliau. Sementara sekarang ini bukan lagi jaman Nabi. Hal itu diungkapkan Mahfud saat mengikuti dialog kebangsaan yang dihadiri oleh ratusan kiyai dan ulama se-Banten di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten.
“Nabi itu dulu, sekarang itu tidak ada lagi Nabi maknanya HTI di Indonesia seandainya ingin mendirikan negara khalifah harus dibubarkan.”tegas Mahfud MD kepada Tagar usai mengikuti dialog kebangsaan di Cidahu, Pandeglang Banten, Minggu, 2 Februari 2020 sekira pukul 10.45.
Mahfud menceritakan waktu saat pendirian negara Indonesia, memang ada yang menginginkan negara islam dan nasionalis. Dimana dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bung Karno, Bung Hatta, Kiyai Hasyim Asyari dan beberapa tokoh saat itu.
Mereka menyepakati untuk mendirikan negara Indonesia dimana didalam isinya ada pancasila yang majemuk melindungi semua agama. Saat itu, mereka yang menolak sistem agama islam sebenarnya bukan tidak Islam, buktinya mereka masih melaksanakan shalat. Cuma memang pandanganya masih eksklusif lebih terbuka seperti Bung Karno dan Bung Hatta mereka berdua kan yang memelopori berdirinya Masjid Istiqlal di Jakarta. Banyak jalan memakai nama mereka.
Mahfud mengingatkan untuk semua yang beragama agar tidak merasa paling benar dan menganggap orang lain salah. Bahkan dia menyarankan agar semua orang yang beragama tidak seenaknya dan harus dibuat nyaman. Menurut Mahfud, selama kita tidak mengganggu jangan merasa terganggu.
“Beragama itu tidak diperbolehkan marah-marah, tidak boleh takut, setiap orang mempunyai hak pilihan kepada agama tertentu. Karena hak beragama sudah diatur dan dilindungi oleh Pancasila,’’ kata Mahfud.
Mahfud juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang beragama Islam, untuk menjaga keutuhan NKRI. Menurut Mahfud, hal itu sudah dijelaskan di dalam ilmu fiqih bahwa bernegara merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari dan itu melekat dalam kehidupan sehari-hari. "Sebenarnya Islam dan NKRI sudah merupakan satu paket," ujarnya.
Mahfud menjelaskan bahwa dalam proses berdirinya negara Indonesia banyak peran besar dari orang-orang hebat mulai dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Seperti Kiyai Hasyim Asyari dan Haji Agus Salim yang saat itu ikut memelopori lahirnya negara Indonesia. Mahfud menegaskan bahwa tidak ada pihak yang memang menjepit negara Islam karena, menurut Mahfud, saat ini sebagian besar pemimpin di Indonesia banyak lahir dari orang Islam.
“Kalau kita mengacu ke resolusi jihadnya Kiyai Hasyim Asyari dan Haji Agus Salim, orang-orang Islam wajib hukumnya menjaga keutuhan NKRI.” kata Mahfud dengan tegas.
Dalam dialog yang dihadiri oleh para ulama dan tokoh se-Banten, seperti Kyai Abuya Muhtadi, Kapolda Banten, dan Danrem Maulana Yusuf Serang, juga membahas tentang sosialisasi Omnibus Law dan isu terkait potensi bahaya virus corona.
Bahkan pada saat pembahasan diskusi yang dilakukan di Cidahu, Cadasari, tersebut tidak sampai selesai karena Menko Polhukam ditelepon langsung oleh Presiden Joko Widodo. []
