Jakarta – Pembangunan kembali rumah rusak akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai 89%. Sekitar 68 ribu dari 74.774 rumah sudah selesai dibangun. Sisanya dipastikan kelar dalam dua bulan.
Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat mengunjungi hunian tetap (huntap) yang telah selesai dibangun.
"Berdasarkan laporan Danrem 162/WB selaku Dansatgas Rehab Rekon sebanyak 65 ribu unit sudah selesai dibangun dan saya ucapkan selamat kepada yang sudah selesai dan mohon segera dihuni dan dirawat dengan baik. Karena bangunan yang baik tidak dijamin akan bisa digunakan dalam waktu yang lama kalau perawatannya tidak baik," ujar Menko PMK saat serah terima kunci huntap di Desa Teratak, Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat, 28 Agustus 2020, seperti dilansir laman resmi Kemenko PMK.
Huntap yang dibangun, lanjut Muhadjir, adalah rumah tahan gempa dengan struktur bangunan dan konstruksi yang lebih kuat. Harapannya, masyarakat akan lebih merasa aman dan nyaman terutama saat menghadapi bencana gempa bumi.
Menko PMK juga memastikan untuk pembangunan huntap yang belum rampung hingga kini akan segera diselesaikan dalam kurun dua bulan. Target percepatan tersebut seiring dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
Inpres itu memerintahkan tiga menteri (Menko PMK, Mendagri, Menkeu), Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPKP, Gubernur NTB, 6 Bupati, dan 1 Walikota untuk segera melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTB dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang diselesaikan paling lambat bulan Desember 2020.
Sekarang sudah ada Inpres No. 7/2020 dan sudah selesai ditandatangani jadi Pak Danrem, Kapolda, BNPB, Bupati, Gubernur otomatis sudah bisa bekerja lagi mempercepat pembangunan rumah-rumah yang masih tersisa. Tadi Pak Danrem sanggup dua bulan insya Allah selesai. Jadi ini disaksikan semua, Pak Danrem menyanggupi dua bulan akan bisa selesai semuanya.
Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ahmadi menjelaskan bahwa selain melakukan rekonstruksi rumah rusak berat sebanyak 74.707 unit, pemerintah juga merehabilitasi rumah rusak sedang berjumlah 36.312 dan rumah rusak ringan 115.185.
" Total yang akan direhab rekon sebanyak 226.204 mulai dari yang rusak ringan, sedang, sampai rusak berat. Untuk rekonstruksi di tahap 1 ini kita targetkan selesai September," ucapnya.
Ahmadi pun tak menampik selama pandemi Covid-19, pelaksanaan rekonstruksi rumah rusak berat yang sudah dimulai sejak September 2018 sempat terhambat. Menurutnya, hal itu lantaran komitmen kuat pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 salah satunya melalui refocusing anggaran.
"Di awal-awal covid karena memang sibuk merelokasi anggaran untuk kondisi darurat covid jadi bergeser sedikit. Tapi dengan adanya Inpres itu, permasalahan dana selesai dan penyaluran dana siap pakai dari Kemenkeu kembali normal sehingga kita bisa bergerak cepat lagi untuk proses pembangunan," tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko PMK bersama Gubernur NTB, Bupati Lombok Tengah, Danrem 162/WB, Kapolda, serta para pejabat kementerian/lembaga yang hadir juga turut melakukan kampanye Gerakan Sadar Masker kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
Kampanye itu sebagai tindak lanjut atas arahan dan Instruksi Presiden untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan, terutama kepatuhan dalam penggunaan masker. Kampanye masker di NTB Menko PMK melibatkan seluruh Esselon I Kemenko PMK turut serta mengkampanyekan masker. Kegiatan di NTB dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koord.Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penaggulangan Bencana Kemenko PMK Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo HGS. []
