Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pendapatan negara dari ekspor barang tambang terutama nikel sedang mengalami penurunan drastis.
Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah melarang ekspor tambang nikel dalam bentuk barang mentah (ore).
Luhut bahkan mengklaim penurunan nilai ekspor nikel tersebut mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat (AS).
"Tadi ada yang tanya saya soal ini (ekspor nikel), betul kita turun 600 juta dolar kira-kira, tapi kalau kita bisa kelola itu kita bisa dapat sampai produksi sampai ujungnya (hilirisasi tambang) nilai tambahnya bisa mencapai 6 miliar dollar," ujar Luhut dalam sosialisasi bertajuk 'Penggunaan Produk Dalam Negeri Sebagai Wujud Nasionalisme NKRI' di Auditorium BPPT, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Selain komoditas nikel, Luhut juga mengklaim sektor industri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menurutnya sebagai akibat dari upaya pemerintah meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya untuk proyek-proyek yang dibiayai negara.
"Keberhasilan PT Inka (Industri Kereta Api) dalam memasok rangkaian gerbong untuk proyek LRT itu kami paksa, kami berkelahi karena mereka masih mau impor. Saya sampai lapor Presiden. Itu sekarang Inka sudah sibuk sekali. Ada hampir 600 vendor-vendor yang membangun dari berbagai universitas negeri di Indonesia," kata Luhut.
Sosialisasi tersebut merupakan pemberitahuan publik mengenai implementasi Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
Pemerintah berharap melalui Kepres ini dapat meningkatkan serapan komoditas produksi dalam negeri khususnya dalam proyek-proyek pemerintah yang dibiayai anggaran negara. []