Menguak Agenda Komisi III DPR saat Bertandang ke KPK

Komisi III DPR RI mempertanyakan kelanjutan kasus-kasus lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih terkatung-katung saat melakukan RDP.
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Tagar/Nurul Yaqin)

Jakarta - Komisi III DPR RI mempertanyakan kelanjutan kasus-kasus lama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih terkatung-katung saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. 

"Terkait dengan kasus yang jadi hambatan dan perhatian publik, saya tidak perlu sebutkan secara umum kasus yang jadi perhatian publik kenapa terkatung-katung," ucap Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery usai rapat dengan pimpinan dan Dewas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. 

Sebanyak 264 izin yang dimintakan segera keluar dalam hitungan hari.

Dalam rapat itu, kata dia, pimpinan KPK menjelaskan banyak kendala soal belum tuntasnya penyidikan kasus-kasus lama, salah satunya terkait dengan perhitungan kerugian negara. Hal teknis penyidikan enggan ia beberkan ke publik, oleh sebab itu rapat dilakukan tertutup.

Baca juga: Dugaan Gratifikasi DPR Harus Panggil Firli Bahuri

Adapun contoh kasus-kasus lama yang menjadi perhatian publik, yakni kasus korupsi terkait dengan pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 

Kemudian, kasus korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJL). 

Selain soal kasus lama, Komisi III mengakui juga mendapat penjelasan dari Dewas KPK soal bagaimana memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan.

"Bagaimana dewas bisa mem-backup kerja-kerja pimpinan KPK, soal sadap, soal sita, soal geledah. Dewas mengatakan tadi clear 1 x 24 jam permintaan izin, bahkan sampai ratusan izin penyadapan. Sebanyak 264 izin yang dimintakan segera keluar dalam hitungan hari sehingga hubungan dewas dan pimpinan clear and clean," ucap Herman.

Sementara, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan RDP KPK dengan Komisi III DPR di Gedung Merah Putih KPK dilakukan karena ada keinginan para anggota parlemen. 

"Kami cuma memfasilitasi saja apa yang diinginkan Komisi III. Mereka meminta rapat dengar pendapat itu di KPK," kata Nawawi. 

Baca juga: KPK dan DPR Saling Mengamankan Firli Bahuri

Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi III Herman Hery untuk kali pertama mengadakan RDP dengan KPK di gedung penunjang KPK, lantai 3, Jakarta Selatan. RDP tersebut dilakukan secara tertutup.

Rapat dimulai Selasa, 7 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 WIB. RDP itu diikuti lima pimpinan KPK, lima anggota Dewan Pengawas KPK, pejabat struktural KPK, dan anggota Komisi III, yakni Arteria Dahlan, Arsul Sani, Aboe Bakar Alhabsyi, Sahroni, dan Jazilul Fawaid. 

"Apa yang menjadi dasar pemikiran dari beliau, itu lebih pasnya ditanya kepada beliau. Kami hanya memfasilitasi apa yang mereka inginkan bahwa RDP di sini dan mereka juga ingin melihat fasililitas-fasilitas apakah fasilitas ini sudah memadai, seperti itu barangkali," ujar Nawawi. 

Nawawi sendiri tidak melihat RDP di Gedung KPK itu akan menimbulkan konflik kepentingan. "Kami mau lihat bahwa RDP ini dilaksanakan antara lembaga tidak bisa bicara personalnya atau apa," katanya. 

Komisi III DPR RI periode 2014-2019 sebelumnya pernah meninjau Gedung Merah Putih KPK pada tanggal 22 Februari 2016, untuk berkunjung, bukan mengadakan rapat. []

Berita terkait
Pengamat: Pemerintah dan DPR Harusnya Memperkuat KPK
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan Pemerintah dan DPR bisa menguatkan kembali KPK.
Firli Bahuri Hedon, Analis: Yang Sederhana Jokowi
Pangi membandingkan gaya hidup hendonisme Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Presiden Jokowi.
Gaya Hedon Firli Bahuri dan Rekening Gendut Jenderal
Pangi Syarwi Chaniago mengaku tidak heran dengan gaya hedonisme Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisaris Jenderal Firli Bahuri.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.