Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan testing secara agresif dalam penanganan Covid-19. Hal itu diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 wilayah Kalsel, Kaltim, Riau, Sumbar, Papua, dan Sumut.
Banyak yang sekarang mungkin kehilangan pekerjaan, ditarik untuk menjadi tenaga tracing di daerah masing-masing, kemudian diberikan insentif bahkan isentif kalau dia bisa menemukan kontak-kontak yang lain.
"Kami melihat dan menekankan perlunya agresif testing untuk mendapatkan data yang sebenarnya, yang positif. Jadi kita memerlukan data real, untuk itu perlu kegiatan screening, screening itu bisa dilakukan dengan test antigen yang lebih murah atau dengan alat yang baru, yaitu alat dari UGM," tutur Mendagri pada Jumat, 8 Januari 2021.
"Ini kami sudah mengusulkan kepada Menkes kiranya ada dukungan PCR di kabupaten/kota, tapi sebetulnya dengan kapasitas anggaran yang ada dengan realokasi di bidang kesehatan setiap kabupaten/kota itu sebetulnya memiliki kemampuan untuk mengadakan PCR. Ini tolong bisa dilaksanakan, sehingga dapat diketahui data yang sebenarnya melalui testing yang lebih agresif," lanjutnya.
Menurut Mendagri, pemeriksaan dini agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat merupakan hal penting. Selain itu, testing dan tracing yang agresif, diyakini dapat menghindari penularan Covid-19 ke orang lain. Pelacakan juga dapat dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19 yang diusulkannya melalui pembentukan tim khusus.
"Kemudian dilakukan tracing, kami sudah menyampaikan tadi usulan untuk tracing, ini tracing harus dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk itu, yang lain yang sudah bekerja di bidang lain ini relatif nanti tidak fokus, mungkin bisa untuk mereka yang menganggur," tegas Mendagri.
"Banyak yang sekarang mungkin kehilangan pekerjaan, ditarik untuk menjadi tenaga tracing di daerah masing-masing, kemudian diberikan insentif bahkan isentif kalau dia bisa menemukan kontak-kontak yang lain, demikian akan terjadi kegiatan masif yang agresif tracing, untuk bisa melakukan perawatan sedini mungkin," lanjutnya.
- Baca juga : Kemendagri Dorong Peningkatan Kinerja Tahun 2021
- Baca juga : Pemerintah Pakai Istilah PKKM Bukan PSBB, Ini Alasan Mendagri
Sementara untuk treatment, Mendagri Tito karnavian menyarankan agar setiap daerah di tingkat provinsi memiliki fasilitas khusus penanganan pasien Covid-19.
"Kemudian saran juga kalau bisa setiap provinsi, kami sarankan untuk Bapak/Ibu Gubernur mungkin perlu dipikirkan agar rumah sakit khusus terinfeksi, dari tinjauan kami di beberapa daerah pada saat bulan Juni-Juli, 6 daerah kami kunjungi sebagian besar itu pasien Covid ini dirawat di RSUD yang sebetulnya itu berisiko, karena yang Covid ini tidak boleh dengan orang-orang yang komorbid, sementara di rumah sakit itu dirawat orang-orang yang sakit, mungkin sakit jantung, ginjal, diabetes, dan lain-lain," jelas Mantan Kapolri ini.
"Meskipun tempatnya agak terpisah ruangannya tapi peralatannya, dokternya, perawatnya sama, ini akan dapat berisiko, sehingga mungkin perlu dipikirkan membuat rumah sakit infeksi, baik dari anggaran APBN dari Kemenkes atau dari PUPR, juga daerah-daerah yang memiliki jumlah kapasitas fiskal yang cukup kuat, ini mungkin dapat membuat minimal satu di tiap provinsi," sambungnya.
Mendagri menekankan, bahwa 3T (testing, tracing, dan treatment) merupakan langkah yang sama pentingnya dengan 4M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan). Kedua hal tersebut diyakini dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, Mendagri meminta kepala daerah untuk serius dan dapat mengimplementasikan keduanya melalui berbagai kebijakan. []
