Mendagri: Keberagaman Kekuatan Sekaligus Potensi Konflik

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, kemajemukan bisa jadi kekuatan namun jika tidak dirawat bisa menimbulkan potensi konflik.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Tagar/Kemendagri)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kemajemukan bisa jadi kekuatan jika semua elemen bangsa mampu membuatnya menjadi community belonging atau suatu yang dimiliki bersama.

Tetapi, sebaliknya jika semua menganggap itu tidak perlu dirawat maka yang terjadi adalah command difference. Dimana perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik suku, ras dan lain-lain justru bisa menimbulkan potensi konflik dan memicu perpecahan bangsa.

Nah oleh karena itu, saya melihat bahwa hanya sekedar mengingatkan bahwa kerukunan beragama itu harus kita rawat, itu poin terpenting. Kerukunan ini harus kita rawat, jangan sesuatu yang take for granted.

Hal ini, diungkapkan Mendagri saat menjadi pembicara dalam Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bertajuk 'Peningkatan dan Penguatan Peran Pemda dalam Pemberdayaan FKUB' yang digelar secara virtual, Selasa, 3 November 2020.

“Nah dalam konteks sebagai bangsa kita juga bukan pada ruang vakum. Indonesia di tengah dinamika global ini adalah bagian dari dinamika itu sendiri, baik itu dinamika politik, ekonomi, sosial global, budaya, yang sekarang membentuk arus yang disebut globalisasi,” kata Tito.

“Dimana dunia adalah kampung kecil, global village yang dengan mudah bisa terkoneksi dengan adanya kemajuan cepat revolusi dalam teknologi informasi yang merupakan revolusi yang merubah gelombang ke tiga urusan manusia, teknologi transformasi dan komunikasi,” lanjut mantan Kapolri ini.

KemendagriRapat Kementerian Dalam Negeri. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Mendagri pun menyarankan, kerukunan jangan dianggap sesuatu yang take for granted. Tapi kerukunan harus dirawat. Sebab betapa mahalnya kerukunan keagamaan ketika terjadi konflik yang dilatarbelakangi unsur keagamaan. Pahitnya seperti konflik yang pernah terjadi di Ambon, Poso dan lainnya.

" Nah oleh karena itu, saya melihat bahwa hanya sekedar mengingatkan bahwa kerukunan beragama itu harus kita rawat, itu poin terpenting. Kerukunan ini harus kita rawat, jangan sesuatu yang take for granted dan kita menghadapi problema yang sangat dinamis saat ini, ada demokratisasi yang membuat ruang kebebasan lebih luas, orang bebas menyampaikan pendapat, orang bebas menangkap derasnya arus ideologi-ideologi yang mungkin tidak paralel dengan ideologi Pancasila," jelasnya.

Untuk mengatasi hal itu, salah satu upaya yang dilakukan Mendagri, adalah memperkuat upaya-upaya preventif. Upaya preventif tersebut mendeteksi dan mencegah sedini mungkin kemudian menyelesaikan potensi konflik yang muncul. Misalnya yang berasal dari masalah keagamaan.

"Saya melihat bahwa FKUB memegang peranan yang sangat penting, karena FKUB merupakan suatu forum koordinatif antar agama yang memang sudah keniscayaan. Nah ini yang perlu kita dorong terus menerus agar FKUB ini tidak pasif tapi lebih proaktif, proaktif untuk mendeteksi. Proaktif untuk melakukan pemetaan potensi gangguan," lanjut Tito.

Mendagri pun meminta FKUB proaktif mencari solusi dan mediasi. Meredam sambil membangun nilai-nilai kerukunan. Termasuk, menggaungkan implementasi nilai local wisdom yang telah dimiliki bangsa. Kearitan lokal yang sudah diwarisi dan ditemukan oleh pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila. Sehingga Pancasila jadi solusi. Pun soal demokrasi, harus juga mengarah kepada demokrasi yang Pancasila. []

Berita terkait
Tito Karnavian: ASN dan Penyelenggara Pemilu Harus Netral
Mendagri Tito Karnavian mengajak ASN dan penyelenggara pilkada di daerah untuk bersikap netral.
Mendagri: UU Ormas Cukup Daftar Tanpa Izin Bisa Picu Masalah
Tito Karnavian mengatakan, UU Ormas membuat sejumlah ormas dapat mendaftarkan organisasinya tanpa mendapat izin dan kemudian memicu masalah.
Kemendagri Ingatkan Daerah Segera Tindak ASN Tidak Netral
Kemendagri menegur 67 kepala daerah yang tidak segera melakukan rekomendasi KASN terkait pemberian sanksi pelanggaran netralitas Pilkada 2020.
0
Kimia Farma Impor Vaksin Shinoparm 7,5 Juta Dosis
Kimia Farma sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan produsen vaksin Shinoparm untuk impor 7,5 juta vaksin program gotong royong.