TAGAR.id, Jakarta - Massa Satu Padu (Sapu) Lawan Koruptor Formula E menyambangi Gedung Bank DKI Gambir Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni 2022. Mereka mendesak Bank DKI menjelaskan dan bertanggung jawab atas dugaan praktek ijon ke panitia Formula E yang saat ini tengah digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Usut tuntas kasus dugaan korupsi Formula E meskipun balapannya sudah berlangsung. Bank DKI harus bertanggung jawab dan menjelaskan soal pinjaman Kadispora ke Bank DKI sebesar 180 M yang diinstruksikan lewat surat dari Gubernur DKI Jakarta," kata koordinator aksi Daud.
Dalam aksinya, massa melakukan teatrikal penampakan massa mengenakan topeng bergambar hewan tikus serta membawa segepok uang sebagai simbol untuk menyeret koruptor dalam dugaan kasus Formula E.
Menurutnya, pihak Gubernur DKI Anies Baswedan memiliki porsi memberikan kuasa kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminta kredit daerah tanpa meminta persetujuan DPRD. Kadispora, kata dia, juga memiliki peran sebagai pihak yang menakjubkan kredit.
Sebaliknya, kata dia, Bank DKI dalam mengucurkan kredit seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengucurkan kredit.
"Bank DKI teledor karena tidak menguji dan menganalisa kredit yang diajukan, tetapi langsung dikucurkan. Rumor beredar kredit itu langsung didorong ke FEO. KPK harus bisa identifikasi dan dalami informasi tersebut," jelasnya.
Selanjutnya, kata dia, jika pihak Pemprov DKI mengembalikan dana ijon itu dengan menggunakan dana APBD langsung ke Bank DKI, maka itu pun melanggar prosedur. Sebab, semestinya dibayarkan ke FEO sebagai commitment fee.
Demonstran meminta lembaga antirasuah menelusuri dugaan pinjaman dari Bank DKI kepada Ancol untuk Formula E. Sebab, menurut mereka, harga tiket dijual murah karena berdampak akan tekor alias kerugian negara.
"Ini agak aneh, dan KPK harus menelisiknya. Formula E bukannya untuk mendongkrak perekonomian, tapi malah merugi. Kalau benar itu duit pinjaman dari Bank DKI, nah bayar bunga yang harus dibayarkan berapa itu," sebutnya lagi.
"Dalam hal ini ada dugaan kasus ijon Bank DKI Rp180 miliar untuk penyelenggaraan Formula E. Selain itu, adanya tender sirkuit Formula E yang simsalabim dalam waktu dekat. Kami sangat mendukung KPK untuk pengusut dugaan penyimpangan ini. Karena pinjaman uang tersebut tidak diketahui oleh Ketua DPRD DKI Jakarta. Tentu langkah KPK untuk memproses ini sangat penting agar tata kelola pemerintah bisa transparan," bebernya.
Daud kembali berpesan agar KPK bisa buka kasus Formula E ini secara tuntas, apakah praktik ijon di Bank DKI ini hanya untuk kasus Formula E atau memang sudah menjadi praktik yang membudaya di DKI.
"Ingat memakan duit rakyat dalam proyek Formula E itu haram dan dzalim. Commitment fee ini sudah tunai dibayar Pemda dan tidak jelas perjanjiannya, sehingga lebih mudah. Apalagi prosedur pembayarannya pun tidak sesuai aturan. KPK harus serius tangani kasus ini," pungkasnya.[]
