Bandung, (Tagar 3/9/2018) - Komisi IV DPRD Jawa Barat berencana akan mengadakan pertemuan dengan pihak IPDN, Depdagri, dan Ditjen Bina Marga termasuk dengan BUMD PT Jasa Sarana untuk membicarakan pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang sampai saat ini masih menjadi penghambat percepatan penyelesaian proyek Tol Cisumdawu.
“Iya, itu kita akan datangi (mengadakan pertemuan) dengan IPDN, Depdagri, Ditjen Bina Marga khususnya PPK Lahan, BPJT Badan Pengelolaan Jalan Tol termasuk dengan PT Jasa Sasarana untuk membahas pembebasan lahan yang menjadi hambatan proyek ini selesai sesuai target,” tutur Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Gatot Tjahyono saat dihubungi melalui telepon genggamnya di Bandung, Senin (3/9/2018).
Lebih lanjut Gatot menjelaskan, faktor utama yang menjadi penghambat penyelesaian proyek Tol Cisumdawu khususnya di seksi 1 dan 2 adalah pembebasan lahan milik IPDN yang sebenarnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat masih alot sampai saat ini. Sedangkan seksi 3, 4, 5 dan 6 yang menjadi tanggung jawab konsorsium CMNP, PT Jasa Marga dan BUMN lainnya disampaikan bahwa setelah adanya perubahan desain trace yang tertunda selama hampir 1 tahun ini akan diselesaikan oleh mereka.
“Dan berjanji akan dikebut lagi dengan harapan bisa selesai di Desember 2019, tetapi dengan catatan seksi 3, 4, 5 dan 6 ini bisa dimulai dan diselesaikan hingga akhir tahun mengingat masih belum dilakukan oleh Tim PPK Lahan Departemen Bina Marga pusat,” jelasnya.
Namun demikian terang Gatot, Komisi IV DPRD Jabar menilai, meskipun sudah ada komitmen kuat dari konsorsium CMNP, PT Jasa Marga dan BUMN serta Depdagri untuk menyelesaikan seksi 3, 4, 5 dan 6 Tol Cisumdawu ini. Tetapi Komisi IV melihat seksi 1 dan 2 pun eloknya harus segera diselesaikan karena meski seksi 2 sudah selesai. Namun, apabila seksi 1 belum dikerjakan maka tidak akan ada artinya karena tidak akan membuka akses ke BIJB salah satunya sebagaiman tujuan dari pembangunan Proyek Tol Cisumdawu ini.
“Untuk itulah Kami akan mencoba menjembatani supaya proses ini lebih cepat lagi, karena apabila tertunda maka target penyelesaian proyek ini lagi-lagi akan tertunda,” terangnya.
Selain itu, upaya lainnya adalah pemberian tambahan modal untuk PT Jasa Sarana untuk percepatan penyelesaian proyek ini. Besaran nilai memang disesuaikan dengan saham yang dimiliki oleh BUMD PT Jasa Sarana.
Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady menambahkan, Tol Cisumdawu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksebilitas warga Bandung dan Jabar Selatan ke BIJB.
“Mengingat saat ini dari Bandung ke BIJB membutuhkan sekitar tiga jam karena harus berputar via Cipularang (Cikampek) baru melanjutkan ke via Tol Cipali,” tambahnya.
Harapan dengan selesainya Tol Cisumdawu tentunya waktu tempuh maksimal dari Bandung hanya sekitar satu jam saja. Dengan demikian, penumpang pasti akan memilih ke BIJB Kertajati daripada ke Cengkareng. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Jabar akan terus mendorong Proyek Tol Cisumdawu ini cepat selesai.
“Kami berharap Pemerintah Pusat pun turut membantu, mengingat dampak positif atas selesainya proyek ini yang juga akan menjadi salah satu pengungkit perekonomian di Jabar,” jelasnya. []
