UNTUK INDONESIA
Ma'ruf Amin Ingin Sertifikasi Khatib yang Pancasila
Wakil Presiden Maruf Amin menilai khatib Jumat harus disertifikasi berdasarkan nasionalisme, dilarang radikal dan khilafah.
Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin memberikan sambutan pada acara peluncuran buku "The Maruf Amin Way" di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan khatib harus bersertifikat dan memiliki komitmen kebangsaan karena posisinya sebagai penceramah akan berpengaruh pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari umat Islam. 

"Khatib itu omongannya betul-betul harus membawa kemaslahatan. Makanya perlu ada sertifikasi khatib, yang bacaannya benar, komitmennya benar, diberi sertifikat. Nanti Ikatan Khatib DMI (Dewan Masjid Indonesia) mempertanggungjawabkan itu," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional II dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.

Khatib harus memiliki kompetensi, pemahamannya tentang agama harus betul, harus lurus.

Menurut Ma'ruf, khatib harus memiliki pemahaman agama Islam yang benar, baik dari segi pelafazan, maupun pemaknaan terhadap ayat-ayat Alquran. Sehingga ceramah yang disampaikan para khatib tidak disalahartikan oleh umat Islam. 

"Khatib harus memiliki kompetensi, pemahamannya tentang agama harus betul, harus lurus. Cara pengucapan, lafaz-nya, harus benar. Jadi harus diseleksi khatib itu, harus punya kompetensi," katanya.

Selain itu, khatib juga harus memiliki komitmen kebangsaan di tengah merebaknya ajaran-ajaran radikal di kalangan umat Islam. 

Ma'ruf menekankan ceramah agama yang disampaikan para khatib di setiap ibadah salat Jumat harus memuat nilai-nilai Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Pancasila telah disepakati sebagai ideologi bangsa dan dalam perspektif Islam. Pancasila merupakan kalimatun sawa yang berarti kesepakatan atau titik temu. Dengan adanya titik temu Pancasila itu-lah kemudian NKRI hadir," kata Ma'ruf Amin.

"Dakwah kita harus dalam bingkai kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila dan NKRI itu adalah kesepakatan. Oleh karena itu, kita tidak boleh membawa sistem lain selain NKRI, gaduh, saya terus terang saja misalnya khilafah," ucapnya. 

Ma'ruf Amin mengatakan sistem khilafah, yang menerapkan Islam sebagai ideologi bernegara, secara otomatis akan tertolak di Indonesia, karena negara Indonesia sudah menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"Ini bukan soal islami atau tidak islami. Jadi, kalau bicara khilafah itu tidak usah petentang-petenteng begitu, proporsional saja. Sudah, selesai," katanya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu hulu dari penyebaran ajaran Islam, Ma'ruf Amin meminta para khatib untuk memiliki komitmen dalam menjaga keutuhan dan persatuan nasional dengan mengajak umat Islam meningkatkan toleransi, baik kepada sesama umat Islam maupun umat agama lain. []

Berita terkait
Pemerintah Lamban Tarik Buku Sebut NU Ormas Radikal
Ketua PCNU Surabaya Muhibbin Zuhri mengaku polemik buku pelajaran yang memuat NU radikal ini sudah terjadi pada Februari 2019 lalu.
AMS 2020 Tangkal Radikalisme dan Antipemerintah
Program AMS diterapkan Februari 2020 dengan perubahan yang semua berdasarkan kebutuhan dan tujuan utamanya Jabar Juara Lahir Batin
Surat Cinta Buat Raja Jogja Demi Redam Radikal Agama
Fenomena Jogja, bibit intoleran dicekokkan pada anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Sultan Jogja pun dapat surat cinta agar meredamnya.
0
Wanita asal Simalungun Tewas di Sungai Asahan
Seorang wanita asal Kabupaten Simalungun, ditemukan tak bernyawa di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan.