Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera optimis penyebaran virus corona atau Covid-19 akan menurun 2/3 atau dua per tiga, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan sistem slowdown.
Untuk itu, Mardani meminta ketegasan Jokowi untuk menerapkan sistem slowdown kepada seluruh stakeholder. Hal itu diyakini dapat menekan penyebaran corona di Indonesia.
"Diperlukan ketegasan yang berani. Slowdown kalau tidak mau lockdown. Slowdown itu turunin, caranya sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN), private, semua kasih insentif sama yang informal. Kalau dilakukan, 2/3 saja turun, kita aman," katanya kepada Tagar, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.
Dia menuturkan dalam penanganan kasus ini diperlukan konsep yang jelas dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, hingga saat ini Mardani mengaku belum melihat keseriusan dari pemerintah dalam membendung corona.
Untuk ini jangan main-main. Ketika kena virus, bukan berarti langsung mati ya, tapi dia sudah carrier dan dia bisa transfer ke yang lain.
Lantas dia menilai Presiden Jokowi belum mengambil tanggung jawab maksimal sebagai orang nomor satu di negeri ini terhadap penyebaran virus yang awalnya ditemukan dari Wuhan, China itu.
Baca juga: Corona Bergerak, Sekolah di Palembang Tidak Libur Merata
"Yang pertama harus ada konsep yang jelas dari pemerintah. Sekarang saya lihat (konsepnya) enggak jelas. Pak Presiden Jokowi tidak mengambil tanggung jawab, padahal kasus corona ini enggak bisa jadi kasus yang parsial, dia harus integral," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR ini pun merasa heran ketika pemerintah melarang kepala daerah mengambil kebijakan untuk menangani corona di daerahnya masing-masing, dengan melakukan lockdown.
"Sekarang presiden melarang daerah yang mengambil inisiatif. Loh, lalu pusatnya enggak ambil inisiatif. Belakangan ketika daerah mengambil inisiatif, beliau katakan kalau itu keputusan pusat. Jadi tidak ada kejelasan," kata dia.
Menyoal Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang telah dinyatakan positif corona, Mardani menengarai Budi bisa saja tertular usai menemui 69 warga negara Indonesia (WNI) eks kru kapal Diamond Princess.
"Ada cerita khusus, Pak Budi Karya Sumadi itu tanggal 3 maret menerima awak kapal yang sudah selesai. Tapi sesudah itu beliau dinyatakan sebagai (positif corona). Saya tidak tahu hubungannya ada ya. Tetapi buat saya, ada yang bisa dipertanyakan terkait dengan meteodologi," kata dia.
Dalam pandangannya, melihat Budi merupakan salah satu menteri di kabinet Jokowi yang rajin blusukan ke lapangan, bisa saja bawahan atau pejabat sejajarannya bisa juga terpapar Covid-19.
"Padahal, minta maaf, Pak Budi Karya Sumadi salah satu menteri yang sangat aktif sudah kena. Bukan tidak mungkin nanti ketika itu ada banyak sekali (terpapar)," ucap Mardani.
Dia menegaskan persoalan corona tidak bisa dianggap enteng. Meskipun yang terpapar tidak langsung meninggal dunia, tetapi menurutnya penyebaran harus disetop sedini mungkin, jangan sampai pemerintah tergagap lagi.
"Untuk ini jangan main-main. Ketika kena virus, bukan berarti langsung mati ya, tapi dia sudah carrier dan dia bisa transfer ke yang lain," ujarnya.
Baca juga: Dampak Corona Ekonomi Lemah, Buruh Harap Bebas PHK
Dia juga kembali mengingatkan mengenai kesimpangsiuran informasi soal corona antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Pemerintah Pusat mengenai warga Bekasi yang meninggal dunia di Cianjur. Hal itu dipandangnya dapat membahayakan warga sekitar.
"Contoh kasus, yang di Bekasi meninggal di Cianjur. Oleh pemerintah awalnya dinyatakan negatif corona, tapi belakangan Ridwan Kamil sendiri yang menyatakan positif, anak dan, istrinya juga dinyatakan positif corona," kata dia.
Dalam data yang dimiliki Mardani, dia meyakini ada perbedaan penyebaran corona yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara lain.
"Yang berikutnya data yang ada di kita itu agak aneh. Clustering-nya itu pisah-pisah. Di negara lain rata-rata, satu berhubungan dengan yang lain. Sementara di kita disconnected. Artinya, jangan-jangan cluster kita pembawa (corona) itu banyak sekali. Belum ketahuan trackingnya," ucap Mardani Ali Sera. []
