Mahyudin Minta Masyarakat Tidak Percaya Hoaks Terkait IKN

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial, terkait Ibu Kota Negara.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. (Foto: Tagar/DPD RI)

Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial, terkait Ibu Kota Negara (IKN), yang membuat sebagian masyarakat mencurigai kebijakan pemindahan ibukota itu untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal menurutnya, pemindahan IKN itu untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

“Ada sebagian masyarakat yang termakan hoaks, mengira jangan-jangan IKN untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Padahal, pemindahan IKN itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk masa depan dan peradaban Indonesia ke depan yang lebih maju dan sejahtera,” Katanya, saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Ukhuwah Islamiah Kutai Timur, di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu, 20 Februari 2022.


Sebagai penduduk yang wilayahnya menjadi ibukota negara, maka sudah sewajarnya penduduk Kalimantan Timur bisa berperan aktif, bahkan berperan dalam lingkup nasional, sebagai menteri, dan jabatan lainnya.


Lebih lanjut Mahyudin memapakarkan, bahwa kebijakan pemindahan Ibukota sebenarnya sudah mulai diwacanakan sejak pemerintahan presiden Soekarno, dilanjutkan pada era Soeharto, dan pemerintahan SBY

Namun menurutnya, baru di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dilaksanakan, dengan memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dengan berbagai pertimbangan.

“Beberapa pertimbangan dipilihnya loaksi IKN di Kalimantan Timur antara lain, karena penduduk lokalnya yang terbukti selama ini ramah dan menerima pendatang dengan baik, letak geografis yang berhubungan dengan lingkungan, pertahanan keamanan dan jalur distribusi ekonomi,” terangnya.

Senator asal Kalimantan Timur itu juga berharap agar keberadaan IKN ini menjadi peluang bagi penduduk Kalimantan Timur saat ini, untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, bahkan mengambil peran penting di tingkat nasional nantinya.

“Sebagai penduduk yang wilayahnya menjadi ibukota negara, maka sudah sewajarnya penduduk Kalimantan Timur bisa berperan aktif, bahkan berperan dalam lingkup nasional, sebagai menteri, dan jabatan lainnya,” katanya.

Forum yang diinisiasi oleh para tokoh Masyarakat Kutai Timur, seperti Abu Faqih dan Mahyunadi itu, digelar dengan maksud memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang Perpindahan Ibu Kota negara ( IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Turut hadir dua pemateri lainnya yaitu Muhammad Yamin dan Komaruddin Zuhri, S. []


Berita terkait
Pemindahan IKN Perlu Penjelasan dan Narasi Komprehensif, Jika Tidak Akan Terhambat
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah mengklaim, dalam sejarahnya, bangsa Indonesia tidak pernah merancang dan membangun IKN.
RUU IKN Resmi Diundangkan Setelah Ditandatangani Presiden
Sejak 2019, pemerintah mempersiapkan IKN baru di kawasan Sepaku, Kalimantan Timur.
Trubus Rahadiansyah: Baiknya Pemerintah Membuat Kebijakan untuk Menyediakan Pekerjaan
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan jika Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak menjawab mengenai Permenaker.