UNTUK INDONESIA
Mahfud MD Undang Dubes China Bahas Uighur
Mahfud MD membantah tidak sepemahaman dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait sikap terhadap muslim Uighur.
Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tidak sepemahaman dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait sikap terhadap muslim Uighur. 

Sebelumnya, Mahfud memberi keterangan bahwa Indonesia menggunakan diplomasi lunak sementara Moeldoko menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur soal kebijakan China terhadap Uighur.

"Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah RI takkan intervensi dalam urusan Uighur sedangkan Menko Polhukam mengatakan sudah lama melakukan Diplomasi Lunak. Dimana pertentangannya? Saya mengatakan diplomasi lunak justru karena tidak ingin intervensi. Klop, kan?" kata Mahfud di akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa, 24 Desember 2019.

Selain itu, pria kelahiran Madura itu mengatakan telah mengundang Duta Besar China untuk Indonesia di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dengan menanyakan situasi di Uighur yang sempat membuat ramai.

"Saya undang Dubes Cina ke kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi di Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia. Saya sering ke Cina dan melihat banyak masjid, restoran halal, dan pemukiman-pemukiman Muslim rasanya aman saja. Kok, di Uighur ada yang begitu?" katanya.

Mahfud MD soal UighurPernyataan Mahfud MD soal Uighur. (Foto: Twitter/@mohmahfudmd)

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud juga meminta penjelasan di sejumlah wilayah di China banyak umat muslim aman-aman saja. Namun hal tersebut tidak terjadi pada muslim Uighur di Xinjiang. Sehingga dari penjelasan tersebut, dirinya berjanji tidak akan ikut campur urusan internal China.

"Saya tegaskan bahwa kita tak ingin ikut campur tapi ingin tahu masalahnya. Setelah dia menjelaskan, ya, sudah. Kita tak mau intervensi," kata Mahfud.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan permasalahan yang menerpa umat muslim Uighur di Xinjiang, China, bukan menjadi urusan pemerintah Indonesia.

Permasalahan itu, Moeldoko pandang sebagai ranah negara masing-masing. Jadi, yang dia maksudkan, Indonesia tidak bisa mengintervensi persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Tiongkok.

"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," kata Moeldoko, di Kantor KSP, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.

Dia menyebut pemerintahan Negara China yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan Uighur, Indonesia tidak bisa mencampuri persoalan tersebut.

"Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi pemerintah Republik Indonesia tidak ikut campur dalam urusan Negara China mengatur dalam negeri," ucap dia. []

Berita terkait
Moeldoko: Uighur Bukan Urusan Pemerintah Indonesia
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan permasalah muslim Uighur, China, bukan menjadi urusan pemerintah Indonesia.
Menelusuri Jejak Masa Silam Etnis Uighur di China
Etnis minoritas di China, Uighur menjadi perbincangan hangat dunia belakangan ini.
PWNU Jatim Nilai Isu Uighur Tak Hanya Kemanusiaan
Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar menilai isu yang terjadi di China mengenai umat Islam Uighur ditunggangi oleh banyak kepentingan.
0
Lapak Berjarak Diterapkan di Pasar Bitingan Kudus
Pemkab Kudus mulai menerapkan physical distancing di Pasar Bitingan. Jarak lapak diatur sedemikian rupa agar pedagang tidak berdekatan.