Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyinggung soal maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Dia menilai budaya merupakan produk akal budi (hasil daya cipta, rasa, dan karsa) manusia yang baik, sehingga dirinya harus menepis apabila ada orang yang beranggapan korupsi sebagai budaya negara ini.
“Selama ini kita mengklaim bahwa budaya Indonesia adalah budaya adiluhung, budaya yang hebat dan berperadaban tinggi. Maka itu korupsi tidak bisa disebut budaya, melainkan harus dipandang sebagai kejahatan yang jika berkembang di dalam masyarakat, harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum," kata Mahfud Md dalam Sarasehan Online bertema Kembali Pancasila Jati Diri Bangsa, Jumat, 3 Juli 2020.
Padahal kebudayaan itu bersifat dinamis, bisa diarahkan atau direvitalisasi melalui politik kebudayaan.
Mahfud yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara itu menekankan, kebiasaan yang buruk seperti perilaku koruptif tidak boleh dianggap sebagai budaya. Namun, ia tidak memungkiri tindak korupsi memang sudah menjadi hal lumrah di negeri ini.
Baca juga: Mahfud Md Jawab Spekulasi Jokowi Reshuffle Menteri
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menerangkan bahayanya apabila korupsi dianggap sebagai budaya. "Kita tunduk dan pasrah alias bersikap fatalistik terhadap kenyataan. Padahal kebudayaan itu bersifat dinamis, bisa diarahkan atau direvitalisasi melalui politik kebudayaan," ucap Mahfud dalam acara yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM tersebut.
Ia menjelaskan ritme dan alur peluang korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama dalam bidang perpolitikan akan berbanding lurus dengan perekrutan calon politisi yang antikorupsi.
Baca juga: Mahfud Md: Masyarakat Jangan Segan Kritik Polri
“Kita bisa mencatat, ketika dunia politik didominasi oleh para negarawan dan politisi yang bersih, maka negara kita relatif bersih dari korupsi. Ketika perekrutan politik berhasil menjaring orang-orang yang bersih dan tegas, maka korupsi bisa diminimalisir, seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan sampai akhir 1950-an dan pada periode-periode lain saat institusi-institusi negara dikendalikan dengan politik bersih,” ujar Mahfud Md. []
