Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan demo yang bertajuk 'Jokowi End Game' ditunggangi oleh kelompok-kelompok tak murni. Menurutnya pemerintah mengetahui ada sebagian masyarakat yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang.
Mahfud menegaskan penyampaian aspirasi adalah hal yang wajar. Penolakan terhadap langkah yang ditempuh pemerintah dalam upaya melawan Covid-19 juga terjadi di negara-negara lain.
"Berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah memang kemudian muncul seruan di media sosial yang digalang oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Saya katakan itu dimana-mana terjadi dan di Indonesia terjadi juga," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu, 24 Juli 2021.
Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi tadi ada kelompok yang murni lalu ada kelompok yang tidak murni.
Hal ini disampaikan Mahfud merespons seruan aksi nasional bertajuk 'Jokowi End Game' yang bertebaran di dunia maya. Demonstrasi yang diagendakan digelar hari ini mengusung dua tuntutan yakni menolak PPKM dan bersihkan Istana dari oligarki.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan pihaknya terlebih dahulu menggelar rapat bersama 9 kementerian dan lembaga, yakni Mendagri, Menlu, Menkominfo, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri dan KSP. Intinya, rapat menyoroti keresahan yang ada di tengah masyarakat terkait penanganan Covid-19.
"Oleh sebab itu kita bertemu, kita jelaskan masalahnya," ucap Mahfud.
Mahfud mengatakan, pemerintah juga mengetahui persis ada kelompok yang menyampaikan aspirasi secara murni dan ada kelompok yang tidak murni di balik seruan aksi 'Jokowi End Game'. Kelompok yang murni adalah kelompok yang protes perpanjangan PPKM darurat karena mereka terdampak secara ekonomi.
"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni, dia masalahnya itu hanya ingin menentang aja. Dengan memanfaatkan situasi, apapun yang dilakukan pemerintah, itu diserang, itu ada seperti itu," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, pemerintah harus hati-hati menghadapi kelompok yang kedua itu. Mereka melakukan provokasi dan selalu menilai salah setiap kebijakan pemerintah.
"Padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat. Namun sebaiknya aspirasi dalamm masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan Prokes. Seperti misalnya melalui zoom meeting, webinar, dialog-dialog di TV yang menjaga Prokes. itu silahkan. Melalui media sosial dan sebagainya," ujarnya.
Ia juga mengatakan pemerintah tanggap terhadap aspirasi. Ia mencontohkan respons pemerintah terhadap masuknya varian delta Covid-19. Dulu, lanjutnya, ada orang yang menolak melakukan tes antigen. Tetapi kini berbondong-bondong ikut tes antigen. Dulu menolak divaksin, kini antrian vaksinasi terjadi dimana-mana.
Lalu, karena antrian, muncul usulan masyarakat untuk membuka vaksin berbayar. Pemerintah mengakomodir usulan itu. Tetapi saat hendak diberlakukan, muncul penolakan dari masyarakat. Karena itu, pemerintah akhirnya membatalkan rencana itu.
"Itu aspirasi. Masih ada yang marah lagi. Kenapa dibatalkan, Kami kan bisa bayar. Ya rakyat tidak setuju. Itu sudah aspirasi," ujarnya. []
