Aceh Tamiang - Ketua Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI), Amiruddin menyayangkan sikap Bupati Aceh Tamiang, Mursil, yang menuding mahasiswa telah meminta bantuan biaya keberangkatan ke Jakarta pasca aksi demo menolak UU Omnibus Law.
Minggu, 1 November 2020."Beberapa hari setelah aksi demo digelar, kami tidak pernah bertemu bupati. Apalagi sampai minta dana bantuan," kata Amiruddin kepada Tagar, Minggu, 1 November 2020.
Dalam forum diskusi itu, ada beberapa organisasi pemuda yang hadir, diantaranya, KNPI, Karang Taruna, dan FKPPI.
Menurutnya, pernyataan dilontarkan bupati itu sangat mencoreng nama baik mahasiswa. Ditambah lagi, pernyataan itu di sampaikan di ruang publik pada saat kegiatan forum diskusi pada 28 Oktober 2020 lalu, setelah selesai melakukan upacara peringatan hari sumpah pemuda.
"Dalam forum diskusi itu, ada beberapa organisasi pemuda yang hadir, diantaranya, KNPI, Karang Taruna, dan FKPPI," katanya.
Baca juga:
- Pendaftar Bantuan UMKM di Aceh Tamiang Capai 23 Ribu
- Sepuluh Narapidana di Aceh Tamiang Positif Virus Corona
- Meski Gratis, Banyak Warga Aceh Tamiang Tak Ambil Sertifikat
Ia menjelaskan aksi demonstrasi mahasiswa mereka lakukan beberapa waktu lalu merupakan murni dari buah pikir dan hati mereka, setelah melakukan konsolidasi akbar pada tanggal 7 Oktober 2020. Meskipun, kata dia, ada sebahagian orang yang menganggap aksi yang mereka lakukan itu ada yang menunggangi.
"Di sini saya tegaskan dan pastikan, tidak ada pihak manapun yang diminta untuk mendanai pergerakan mahasiswa, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang.
Untuk itu, kata Amiruddin, pihaknya meminta Bupati Aceh Tamiang untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataan yang telah disampaikan dalam forum diskusi di halaman Disparpora Aceh Tamiang pada waktu lalu.
Selanjutnya, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Kota Kualasimpang, Hendra Cipta Dermawan mengatakan dalam forum diskusi pada waktu lalu, dirinya mengaku ada memberikan masukan dan usulan kepada Bupati, agar pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas berupa sirkuit balapan kepada pemuda, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya.
Mendengar saran itu, bupati merespon positif apa yang di sampaikan Hendra pada waktu itu. Namun, kata hendra, sebelum bupati melanjutkan jawabannya itu, sempat melontarkan pertanyaan balik, para pemuda apakah kalian gak ikut aksi demo?.
Setelah itu, lanjut Hendra, bupati menyampaikan jika pasca aksi demo pada 9 Oktober 2020 lalu, didatangi beberapa orang mengatasnamakan mahasiswa dan meminta agar menandatangani petisi penolakan Undang Undang omnibus law.
Akan tetapi, dalam hal itu Bupati menolak, dengan alasan dirinya belum membaca naskah UU tersebut.
"Namun ujung-ujungnya mereka yang mengatasnamakan mahasiswa itu meminta tiket keberangkatan ke Jakarta, dan jika memang mereka hanya meminta uang kenapa harus demo dulu," kata Hendra mengulang yang dikatakan Bupati.
Kalau memang mau uang, lanjut Hendra, Bupati mengatakan kepada mereka agar langsung saja menjumpai dirinya secara pribadi, dan tidak perlu harus pakai aksi demo.
"Karena banyak amplop kosong diruangan saya," ujar Hendra mengulang yang disampaikan bupati kembali. []
