UNTUK INDONESIA
Madura KEK Syariah Harus Sinergi Ulama
Untuk menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Syariah, Pemprov Jawa Timur harus bersinergi dengan ulama
Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Untuk menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Syariah, Pemprov Jawa Timur harus bersinergi dengan ulama. Mengingat selama ini ulama memiliki pengaruh di pulau penghasil garam tersebut.

"Selain ulama, kepala daerah setempat juga penting perannya untuk menyulap Madura menjadi KEK. Di Madura itu kultur beda," tutur anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Aliyadi, Jumat 31 Mei 2019.

Aliyadi mengapresiasi rencana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan menyulap Madura menjadi KEK. Dia optimistis kebijakan ini meningkatkan perekonomian warga Madura, karena selama ini tertinggal dari wilayah lain di Jatim.

"Kita akui Madura tertinggal sampai hari ini. Makanya saya apresiasi gagasan ini," katanya.

Baca juga: Khofifah Beber Jurus Wujudkan Swasembada Garam

Aliyadi menjelaskan banyak potensi ekonomi  belum tergarap maksimal di Madura. Salah satunya garam rakyat yang dikelola petani di sepanjang pesisir Madura. Selain itu, tempat-tempat wisata belum tergarap maksimal.

"Kebijakan menjadikan Madura KEK harus bisa menggarap sektor tersebut dan mendatangkan keuntungan bagi warga sekitar," tegasnya.

Untuk diketahui, Gubernur Jawa Timur akan menjadikan wilayah Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Syariah. Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan lahan untuk mewujudkan program itu.

"Kami sudah komunikasikan ini dengan Menko Perekonomian. Kami berharap Islamic Science Park bakal menjadi bagian dari KEK Syariah. Kalau jadi, KEK Syariah ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan dunia," ujar Khofifah.

Baca juga: Khofifah Lirik Milenial Jadi Direksi BUMD

Total luas lahan yang dibutuhkan KEK Syariah sekitar 101 hektare. Sedangkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) sudah memiliki lahan seluas 40 hektare.

Khofifah menyebut untuk mempercepat realisasi rencana ini, wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyebut sudah bertemu dengan Deputi Menteri khusus KEK.[]

Berita terkait
0
Pengamat Kecewa Pidato Jokowi Tidak Bahas Korupsi
Peneliti politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyayangkan Jokowi) tidak menyinggung persoalan korupsi dalam pelantikannya.